Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekjen Gerindra Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Insentif Nakes

Sekjen Gerindra Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Insentif Nakes Nakes dan Pasien Bermain Angklung. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Penyaluran dana insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) masih tersendat. Anggaran insentif nakes sebesar Rp8,85 triliun baru terealisasi hanya sebesar Rp2,09 triliun.

Merespons hal itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari Fraksi Gerindra di seluruh Indonesia untuk mendesak kepala daerah guna segera mencairkan insentif bagi nakes. Selain untuk memenuhi apa yang menjadi hak mereka, insentif nakes juga sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat dalam pelayanan kesehatan.

"Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Gerindra untuk meminta gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mencairkan insentif nakes di setiap daerah masing-masing. Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya," kata Muzani dalam keterangannya, Sabtu (24/7).

Orang lain juga bertanya?

Muzani mengingatkan insentif adalah hak nakes yang telah berjuang di garis depan hadapi pandemi.

"Sebab, insentif itu adalah hak para nakes dan relawan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah. Mereka rela tidak pulang, mereka bekerja bertaruh nyawa, kerja-kerja mereka atas dasar kemanusiaan. Maka pencairan insentif bagi nakes merupakan suatu hal yang patut untuk disegerakan," imbuhnya.

Menurut Muzani, insentif nakes juga dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan optimisme dan semangat nakes yang bekerja. Mengingat pandemi covid19 sudah berjalan hampir dua tahun, tentu pelayanan kesehatan bagi nakes dan rumah sakit harus mendapat apresiasi dengan mempercepat pencairan insentif, bukan justru terhambat.

"Insentif nakes merupakan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan rumah sakit selama hampir dua tahun pandemi berjalan, seperti penambahan rumah sakit darurat, tempat tidur hingga relawan. Maka, terlambatnya insentif ini harus direspons segera, karena itu merupakan hak nakes," ujar Muzani

Wakil Ketua MPR RI itu menyatakan Partai Gerindra membantu setiap kendala bagi kepala daerah dalam mencairkan dana tersebut.

"Seperti penambahan rumah sakit darurat dan tempat tidur hingga relawan, maka insentif itu sangat diperlukan untuk mendorong semangat para nakes dan relawan yang bekerja," paparnya.

"Kalau insentif yang dijanjikam belum keluar, maka itu harus segera direalisasikan. Untuk itu kami meminta anggota DPRD Fraksi Gerindra mengingatkan kepala daerahnya untuk segera melakukan pembahasan pencairan dana insentif nakes tersebut dan kami siap bekerjasama dan membantu," tambahnya.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri melaporkan, sampai dengan 17 Juli 2021, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) baru mencapai Rp 2,09 triliun atau setara 23,66% dari pagu yang sebesar Rp 8,85 triliun. Penyaluran insentif tenaga kesehatan di daerah kabupaten/kota sebesar Rp 1,31 triliun atau setara 18,99% dari pagu yang sebesar Rp 6,92 triliun. Kemudian, realisasi penyaluran insentif nakes di pemerintah provinsi sudah tersalurkan Rp 780,9 miliar atau 40,43% dari pagu yang sebesar Rp 1,93 triliun.

Berdasarkan data harian pada Jumat (23/7) kemarin, angka terkonfirmasi positif covid19 sebesad 49.071 jiwa. Sementara angka kematian harian mencapai 1.566 jiwa. Angka tersebut masih cukup tinggi.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ratusan Nakes Dipecat Gara-Gara Minta Naik Gaji, Ini Penjelasan Bupati Manggarai NTT
Ratusan Nakes Dipecat Gara-Gara Minta Naik Gaji, Ini Penjelasan Bupati Manggarai NTT

Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Ungkap Tenaga Kesehatan yang Kerja Hanya 292 Ribu, 1 Juta Lebih Masih Menganggur
Anggota DPR Ungkap Tenaga Kesehatan yang Kerja Hanya 292 Ribu, 1 Juta Lebih Masih Menganggur

ian juga menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran

Andika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen

Baca Selengkapnya
Kata Kemenkes soal Dokter Mogok Layani Pasien Gara-Gara Insentif 6 Bulan Belum Dibayar
Kata Kemenkes soal Dokter Mogok Layani Pasien Gara-Gara Insentif 6 Bulan Belum Dibayar

Dokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.

Baca Selengkapnya
Anggaran untuk IKN Tahun 2025 Cuma Rp143,1 Miliar
Anggaran untuk IKN Tahun 2025 Cuma Rp143,1 Miliar

Anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.

Baca Selengkapnya
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan

Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Meledak-Ledak Marahi Kinerja Mendikbudristek, Nadiem Makarim Tertunduk
Anggota DPR Meledak-Ledak Marahi Kinerja Mendikbudristek, Nadiem Makarim Tertunduk

Anggota DPR Meledak-Ledak Marahi Kinerja Mendikbudristek, Nadiem Makarim Tertunduk

Baca Selengkapnya
Jerit Pensiunan PNS Kesulitan Cairkan Dana Pensiun Korpri
Jerit Pensiunan PNS Kesulitan Cairkan Dana Pensiun Korpri

Saat menjadi guru PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.

Baca Selengkapnya