Sekjen PBNU sebut video demo 'bunuh menteri' hoax buat sudutkan NU

Merdeka.com - Video demonstrasi sejumlah santri menolak full day school ramai beredar di media sosial. Dalam video demonstrasi berdurasi 1:03 menit itu para santri berteriak dengan mengumpat 'bunuh menterinya sekarang juga'.

Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengaku telah mendapat klarifikasi terkait aksi dari video yang beredar tersebut. Menurutnya, video itu hoax adanya.

Pihaknya mengaku telah melacak video yang viral di media sosial pada Minggu (13/8) lalu itu. Dia pun telah menemukan pihak yang pertama kali mengunggah video tersebut.

Helmy menyatakan, video itu disebar bertujuan untuk mencemarkan nama baik NU. Selain itu, aksi yang awalnya dikira terjadi di Purbalingga padahal ternyata terjadi di Lumajang itu diprovokasi oleh oknum tak bertanggungjawab.

"Kami telah melakukan klarifikasi dan menerima laporan bahwa kejadian yang dikira terjadi di Purbalingga, padahal terjadi di Lumajang tersebut murni merupakan perbuatan oknum yang sengaja memprovokasi massa aksi," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (14/8).

Berikut klarifikasi AMPPI sebagai penanggung jawab aksi yang ditandatangani oleh Gus Nawawi (Koordinator Umum Aksi) dan Khoirun Nasichin (Koordinator Lapangan Aksi):

Kronologi aksi:

1. Pukul 08.00 WIB pada Senin, 7 Agustus 2017, seluruh pimpinan aksi sudah berkumpul di tempat utama aksi. Tidak ada acara long march. Karena acara utamanya adalah istighotsah.

2. Setelah pimpinan aksi berkumpul, peserta aksi mulai berdatangan dan aparat keamanan berseragam lengkap juga sudah berjaga di lokasi.

3. Sekitar pukul 08.30 WIB, peserta aksi dari beberapa Pondok Pesantren Sekitar lokasi Aksi (depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang) berjalan kaki. Sebelum masuk arena Aksi, peserta aksi ini meneriakan yel-yel yang tidak jelas karena banyaknya massa yang hadir. Apakah yel-yel itu berbunyi cabut menterinya, kubur menterinya, mundur menterinya, atau bunuh menterinya. Semua tidak jelas.

4. Melihat Situasi itu Korlap Aksi Bersama Keamanan dari Polres Lumajang berupaya untuk mengendalikan massa dengan meminta peserta aksi untuk bergabung kedalam barisan Istighosah.

5. Pukul 08.45 WIB Semua massa terkendali dan mengikuti acara istighosah dengan khidmat yang dipimpim oleh KH Ahmad Hanif dan KH Ahmad Qusairy dari Syuriyah PCNU Lumajang.

6. Pukul 09.30 WIB dilanjukan dengan orasi oleh Korlap yang berisi tuntutan pencabutan Permendikbud no 23 tahun 2017. Dilanjutkan dengan statement Ketua Komisi D DPRD Kab. Lumajang (Sugianto) dan diiringi pernyataan sikap oleh Kordum aksi, Gus Nawawi.

7. Pukul 10.15 WIB acara Doa Bersama dan peserta aksi membubarkan diri dikawal oleh Polsek masing-masing Kecamatan.

8. Pukul 24.00 WIB dilaporkan oleh pihak keamanan Polres Lumajang bahwa seluruh peserta aksi sampai ke rumah masing-masing dengan selamat.

Kesimpulan:

1. Bahwa acara aksi damai menolak kebijakan FDS Lima hari sekolah oleh AMPPI telah mendapatkan izin dari pihak Polres Lumajang No: STTP/02/VIII/2017/SAT.IK.

2. Konten acara Aksi Damai Tolak FDS Lima Hari Sekolah di kabupaten Lumajang Tanggal 07 Agustus 2017 berisi doa Bersama dan Istighotsah yang dipimpin oleh Katib Syuriyah PCNU Lumajang.

3. Terkait Anak-anak yang hadir pada acara tersebut adalah santri yang diajak oleh orang tua (wali santri).

4. Tidak ada instruksi untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti yang di-upload dan disebarkan oleh media yang tidak suka dengan aksi tersebut.

5. Kalau pun benar, pasti di luar tempat istighotsah, dan tidak termasuk dalam rangkaian aksi, dan pastinya kita akan ingatkan dan bina selanjutnya.

6. Meminta pemerintah, tidak defensif menghadapi aspirasi soal FDS yang hanya akan ciptakan kebrisikan baru.

7. Terkait press release yang dikeluarkan oleh KPAI tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena hanya didasarkan pada video, dan pihak KPAI tidak melakukan klarifikasi terhadap penanggung jawab aksi.

8. Kepada semua pihak, kami mohon untuk tidak terpancing dan tidak memberikan informasi apapun terkait aksi damai tolak FDS lima hari sekolah tersebut sebelum mengklarifikasi kepada pananggung jawab aksi.