Sekjen PDIP tegaskan tak berniat jauhkan Jokowi dari Demokrat
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah telah berupaya menjauhkan Demokrat dengan Joko Widodo. Pernyataan ini menyusul ucapan Hasto yang mengaitkan slogan Demokrat 'katakan tidak pada korupsi' dengan dugaan keterlibatan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus korupsi e-KTP.
Hasto mengucapkan itu saat menanggapi nama Puan Maharani dan Pramono Anung disebut oleh Setya Novanto dalam sidang kasus korupsi e-KTP.
"Kami tidak pernah ada upaya memisahkan siapapun yang memberikan dukungan kepada Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3).
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Hasto melapor ke Dewas KPK? Hasto yang sudah kepalang 'baper' langsung membuat laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Penyidik Rossa dilaporkan atas dugaan pelanggaran peraturan Perdewas tentang kode etik dan pedoman berprilaku.
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
Hasto meluruskan bahwa ucapannya itu bermaksud mengingatkan kader PDIP agar menjadikan setiap slogan sebagai komitmen yang harus dijalankan. Dia pun sepakat jika korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi.
Selain itu, dia juga setuju praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh koalisi partai yang tengah berkuasa. Menurutnya, partai-partai yang berada di luar kekuasan pun bisa melakukan korupsi karena tergerak oleh nafsu.
"Yang kami lakukan, itu juga mengingatkan bagi PDIP, bahwa bagi kami semboyan, tagline, komitmen, itu merupakan bagian dari komitmen moral yang disertai juga landasan etis yang kuat dihadapan rakyat," tegasnya.
Meski terlibat perang opini, kata Hasto, PDIP masih membuka diri untuk berkoalisi dengan Demokrat di Pemilu Serentak 2019 mendatang.
"Bagi yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka hal tersebut," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaHasto meyakini jika Presiden Jokowi merupakan sosok yang memahami falsafah bangsa.
Baca SelengkapnyaPDIP mengklaim Jokowi dan Megawati tetap punya hubungan yang erat.
Baca SelengkapnyaKalau pertemuan itu dilaksanakan antar institusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku ketua DPR bertemu degan Bapak Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaHasto menerangkan, video viral yang dinarasikan pertemuan Megawati dengan Jokowi saat lebaran tidaklah benar.
Baca SelengkapnyaMomen foto Presiden Jokowi yang tidak terpajang itu diketahui saat Edy Rahmayadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran bacalon gubernur untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaFoto Jokowi dicopot dari sejumlah kantor DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaSikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaPDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca Selengkapnya