Sekjen PPP: Jika Disepakati Final Posisi Ketua MPR untuk Golkar, Kami Tak Masalah
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tidak masalah jika Partai Golkar pada akhirnya duduk di posisi Ketua MPR. Namun, dia menegaskan sampai saat ini belum ada kesepakatan dari partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) bahwa Golkar akan menjabat posisi tersebut.
"Kalau PPP, kalau pada akhirnya nanti memang disepakati finalnya untuk Golkar, enggak ada masalah. Tetapi kalau ini dikatakan bahwa semuanya yang ada dikoalisi dan juga yang ada di luar koalisi apa lagi sudah menyepakati untuk Golkar, itu belum bukan tidak ya, belum," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/8).
Arsul menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan soal posisi pimpinan MPR dari pendukung Jokowi. Kata dia, bisa saja pembahasan itu terjadi saat PDIP menggelar Kongres V di Bali pada 8-11 Agustus mendatang.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kapan PDIP di Bali mulai mempersiapkan Pileg 2024? 'Jadi masa sosialisasi Caleg itu sebenarnya sudah cukup lama dan kita harapkan setiap Caleg telah memiliki basis massanya sendiri,' tegasnya. Sementara nantinya di masa kampanye, partai bisa lebih fokus untuk kampanye Pilpres.
"Barangkali itu secepatnya nanti setalah Kongres V PDIP di Bali, nah itu. Atau mungkin di sela-sela kongres kalau semuanya ngumpul juga tidak menutup kemungkinan akan bicarakan di sana karena kan kemungkinan besarnya Jokowi akan hadir," ungkapnya.
Terkait penyusunan paket pimpinan MPR, kata Arsul, juga belum dibahas. Hal itu baru akan dibicarakan bersama presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Itu yang nanti akan dibicarakan pada saat para ketua umum ketemu termasuk dg pak Jokowi. Karena kalau kita bicara sistem paket pimpinan MPR, tidak akan terlepas juga dengan bicara paket pada alat kelengkapan dewan yang ada di DPR, di komisi-komisi dan badan-badan itu, kalau engga salah jumlahnya 80-an. Tentu akan kemudian dibundling di paket dengan yang ada di situ," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan pemilihan pimpinan MPR harus lepas dari berbagai kepentingan politik. Menurutnya, pemilihan pimpinan MPR jangan seperti pimpinan DPR.
"Hanya saya menyampaikan pesan, tolong dalam penetapannya itu, bahwa MPR ini bukan lembaga seperti DPR," ujarnya di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/8). (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaMekeng mengatakan dalam dinamika politik apapun bisa terjadi, termasuk Partai Golkar akhirnya merapat ke PDIP.
Baca SelengkapnyaAirlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, bisa saja saat berada di luar pemerintahan PDIP akan memberikan masukan yang bagus untuk penguasa.
Baca SelengkapnyaPembahasan jatah kursi menteri kemungkinan bakal dilakukan usai sidang sengketa Pemilu di MK.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto menepis jika agenda Dewan Pakar itu untuk melengserkannya sebagai pemimpin Golkar.
Baca SelengkapnyaPlt Ketum PPP Redam Isu Sandiaga Gagal jadi Cawapres Ganjar: Tak Ada Pikiran Keluar Koalisi
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya