Sekjen PPP nilai ada pelajaran berharga dari kasus penangkapan Rizieq Syihab di Arab

Merdeka.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengajak semua pihak mengambil pelajaran berharga dari kasus penangkapan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab oleh Kepolisian Arab Saudi. Rizieq sempat diperiksa karena rumahnya terpampang bendera diduga ISIS.

"Pelajaran yang bisa kita tarik di situ, meskipun suatu benda itu katakanlah ada kalimat sakralnya tetapi ketika sebuah negara menganggap itu terkait dengan suatu gerakan yang mengancam eksistensi negara, itu tetap saja sebagai suatu pelanggaran negara," kata Arsul pada wartawan, Jumat (9/11).

Arsul menjelaskan, bendera Arab Saudi memang bertuliskan kalimat tauhid ditambah dengan lambang pedang di bawah tulisannya. Warna dasar bendera itu juga hijau bukan hitam.

"Tetapi begitu warna dasarnya berbeda, hitam tidak ada lambang negara, dia kan pedang, maka itu jadi masalah serius," ungkapnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin ini menegaskan peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa di negara manapun tidak mentolerir gerakan yang mengancam kemananan nasional. Gerakan seperti itu harus ditindak secara hukum.

"Mestinya ini yang jadi kesadaran kita semua baik pemerintah maupun masyarakat, pertama jangan segala sesuatu katakanlah karena di situ ada nilai sakralnya, kemudian kalau terjadi sesuatu maka dianggap sebagai penghinaan terhadap agama, pelecehan terhadap agama," ucapnya.

"Itu bisa ambil pelajaran, bagi negara manapun negara Islam manapun yang namanya keamanan nasional dan kebutuhan berbangsa dan bernegara itu hal yang nomor satu bahkan di negara barat sekalipun ditempatkan diatas HAM," ucapnya.

Sebelumnya, Duta Besar (Dubes) RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menjelaskan kronologi penangkapan Rizieq. Dia menceritakan, pada tanggal 5 November 23.30 Waktu Arab Saudi (WAS), ponselnya berbunyi. Kabar yang dia dapat, Rizieq ditangkap aparat keamanan di Mekah. Dia pun menghubungi kolega-koleganya di Saudi untuk memastikan kabar tentang penangkapan tersebut.

Agus juga berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Termasuk memerintahkan KBRI untuk melakukan pendampingan dan pengayoman kepada Rizieq selama menjalani kasusnya.

"Pada 6 November 2018, kita langsung memerintahkan DIPPASSUS (Diplomat Pasukan Khusus) yang merupakan gugus tugas reaksi cepat untuk berangkat ke Mekah dan memastikan kabar yang beredar tersebut," ucapnya Agus Maftuh melalui pesan tertulis Selasa (7/11).

Hasil penelusuran, lanjut Dubes Agus, di hari yang sama dia menerima kabar, pada pukul 08.00 WAS, tempat tinggal Rizieq didatangi pihak kepolisian karena diketahui ada pemasangan bendera hitam.

Bendera hitam tersebut, kata dia, mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstrimis. Bendera di pasang di dinding bagian belakang rumah Rizieq. Pada saat itu, sempat dilakukan pemeriksaan singkat terhadap MRS oleh kepolisian Mekah.

"5 November 2018 pukul 16.00 WAS, MRS dijemput oleh kepolisian dan Mabahis Ammah (intelijen umum, General Investigation Directorate GID) lalu dibawa ke kantor polisi. Selanjutnya, untuk proses penyelidikan dan penyidikan Muhammad Rizieq Shihab ditahan kepolisian wilayah Mekah," papar Dubes Agus.

Dia menegaskan, Arab Saudi sangat melarang keras segala bentuk jargon, label, atribut, dan lambang apapun yang berbau terorisme seperti ISIS, Al Qaedah, Al Jama'ah al-Islamiyyah, dan segala kegiatan yang berbau terorisme dan ekstrimisme.

"Pemantauan dalam medsos juga dipantau oleh pihak keamanan Arab Saudi dan pelanggaran IT adalah merupakan pidana berat jika bersentuhan dengan aroma terorisme," kata Dubes Agus.

Konjen RI beri jaminan

Kemudian, lanjut Dubes Agus, setelah selesai menjalani pemeriksaan di Kantor Mabahis Ammah (intelijen umum), MRS diserahkan kepada Kepolisian Sektor Mansyuriah Kota Mekkah pada hari Selasa, 6 November 2018 sekira pukul 16.00 WAS.

"6 November 2018 pukul 20.00 Waktu Saudi, dengan didampingi oleh staff KJRI, MRS dikeluarkan dari tahanan kepolisian Makkah dengan jaminan," tuturnya.

Dubes Agus memastikan pihaknya akan selalu intens berkomunikasi dengan pihak-pihak Arab Saudi terkait apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Rizieq. Ia berharap, hanya masalah overstay atau kelebihan izin tinggal saja yang merupakan pelanggaran imigrasi.

Dubes Agus merasa sangat khawatir jika yang dituduhkan kepada Rizieq terkait keamanan Kerajaan Arab Saudi.

"Jika ini yang dituduhkan, maka lembaga yang akan menangani adalah lembaga super body Saudi yang ada di bawah Raja yang dikenal dengan Riasah Amni ad-Daulah atau Presidency of State Security," tegas Dubes Agus.

Dubes Agus juga memastikan, KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah akan selalu memberikan pendampingan kekonsuleran dan pengayoman kepada MRS dan seluruh WNI para ekspatriat Indonesia yang menghadapi masalah hukum berada di Arab Saudi.

"KBRI dan KJRI akan mewakafkan diri untuk pemihakan dan pelayanan kepada seluruh ekspatriat Indonesia di Arab Saudi," tegas dia.