Sekjen sebut gedung baru DPR bakal dibangun di depan Nusantara I
Merdeka.com - Sekjen DPR Ahmad Djuned mengatakan pihaknya telah menentukan lokasi proyek pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi. Rencananya, gedung baru akan dibangun di sekitar lapangan bola DPR yang berada tepat di depan gedung Nusantara I.
"Kan kemarin sudah lakukan sayembara mungkin di belakang sini. Sekitar lapangan (bola) itu," kata Djuned di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).
Sementara proyek alun-alun demokrasi, kata Djuned akan dibangun di sebelah kanan Gedung Kura-Kura.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
"Kalau (alun-alun) demokrasi di Jantung Sehat sana untuk alun alun," terangnya.
Djuned menambahkan, pembangunan dua proyek yang masuk dalam rencana penataan kawasan parlemen itu akan dimulai tahun 2018. Pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi akan diawali tahap perencanaan sambil menunggu analisis biaya dan tahapan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Setelah analisis dikantongi, pihaknya hanya tinggal menunggu pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan. Pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi menelan anggaran sebesar Rp 600 miliar dari total Rp 5,7 triliun anggaran DPR tahun 2018.
"Insya Allah tahun 2018 sudah memulai. Kita mungkin perencanaan dulu karena sampai sekarang kita belum dapat juga analisa biaya dan tahapan kajian PU," ujarnya.
Lebih lanjut, Djuned mengklaim Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembangunan gedung DPR, MPR dan DPD.
"Dulu ya, secara prinsip presiden setuju bahwa pembangunan kawasan gedung DPR, MPR, DPD," tutup Djuned. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.
Baca SelengkapnyaPrabowo optimistis proyek pembangunan IKN dapat rampung
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 16 Agustus 2028.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaJika tak ada perubahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Sumbu Kebangsaan, IKN.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaPelaksana tugas (Plt) Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dipanggil Prabowo Subianto dan ditanya kemajuan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo
Baca SelengkapnyaPKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca Selengkapnya