Seknas Jokowi sesalkan fatwa fardhu ain hingga pernyataan SBY soal Pilgub Jatim

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Forum Komunikasi Relawan Jokowi Jawa Timur yang terdiri dari Mapan Jatim dan Seknas Jokowi mendukung pelaksanaan proses pemungutan suara Pilgub Jatim tanggal 27 Juni 2018 yang jujur, adil, dan transparan. Hal ini guna mewujudkan Jawa Timur yang aman, damai serta Kondusif, bebas isu SARA, intoleransi serta diskriminatif terhadap salah satu calon

Menurut koordinator Seknas Jokowi, Sapto Raharjanto, di dalam proses kampanye masih banyak model kampanye yang cenderung mendiskreditkan salah satu calon seperti keluarnya fatwa fadlu ain untuk memilih pasangan calon no urut 1 yaitu khofifah indar parawansa dan Emil Dardak.

"Hal ini jelas sangat merusak iklim demokrasi di Jawa Timur dengan membawa isu agama untuk menentukan pilihan dan bukan berdasarkan prestasi dan kinerja. Kejadian seperti ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di pilkada Jakarta tahun 2017. Lalu apakah isu SARA ini akan terus menjadi komoditas politik yang sangat rawan untuk memecah belah masyarakat Jawa Timur yang sangat pluralis," kata Sapto Raharjanto, Senin (25/6).

Orang lain juga bertanya?

Seknas juga menyoroti pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ketua umum Partai Demokrat yang menuduh bahwa negara tidak netral dan banyak aparatur negara yang terlibat di dalam pertarungan politik pemilihan gubernur Jawa Timur. Menurut Seknas, apa yang disampaikan SBY ini adalah sebuah pernyataan yang kontraproduktif dan memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Jawa Timur.

"Seharusnya sebagai orang yang paham demokrasi dan berpendidikan tinggi apakah tidak lebih baik Bapak SBY melaporkan ke Bawaslu dengan disertai bukti bukti yang kuat kalau memang ada aparatur negara yang terlibat aktif di dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dari pada terus menerus mengeluarkan pernyataan di media tanpa bisa menunjukkan bukti bukti keterlibatan aparatur negara di dalam proses pemilihan Gubernur Jawa Timur," ujarnya.

Menurut Sapto, Forum Komunikasi Relawan Jokowi Jawa Timur akan memantau secara aktif penyelenggaraan pilkada di Jawa Timur 24 jam penuh dengan mengerahkan ribuan relawan presiden Jokowi di kabupaten/kota se Jawa Timur yang akan memantau jalannya proses pemungutan suara di seluruh TPS. "Kami pastikan agar tidak ada tindak kejahatan pemilu seperti politik uang dan akan kami kawal proses rekapitulasi suara pemilihan gubernur ini agar tidak ada kecurangan," terangnya.

Forum Komunikasi Relawan Jokowi Jawa Timur mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk pilih pemimpin Jawa Timur yang bebas dari isu gerakan intoleransi dan radikalisme. Hal ini karena bagi kami Pancasila dan NKRI adalah Final di Jawa Timur dan Indonesia.

"Kami dari Forum Komunikasi Relawan Jokowi Jawa Timur akan terus berpartisipasi aktif untuk mengawasi kinerja kepemimpinan kandidat gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih selama lima tahun ke depan agar bisa terus selaras dengan program kerja pro rakyat pemerintahan Presiden Jokowi," imbuhnya. (mdk/hhw)