Selain Gorden Rp48,7 Miliar, DPR Anggarkan Rp11 Miliar Pengaspalan Area Gedung
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menganggarkan Rp11 miliar untuk pelapisan aspal. Sumber anggaran itu berasal dari APBN tahun 2022.
Berdasarkan informasi dari situs sirup.lkpp.go.id yang dilihat Minggu (27/3), nama paket tersebut adalah Pelapisan Aspal Hotmix Area Komplek DPR RI dengan kode RUP 35120066.
"Total pagu Rp11.000.000.000," tulis situs itu.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024 dimulai? Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024, disebutkan bahwa masa kerja PPS Pilkada 2024 adalah selama 8 bulan, yang dimulai dari tanggal 26 Mei 2024.
-
Kapan masa kerja Pantarlih Pilkada 2024? Masa kerja ini dimulai setelah pelantikan Pantarlih pada tanggal 24 Juni dan berakhir pada tanggal 25 Juli.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Kapan tahapan persiapan Pilkada 2024 dimulai? Pertama, tahap persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah adanya pengumuman Pilkada 2024.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024? Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 tahun 2024, masa kerja PPS Pilkada 2024 berlangsung selama 8 bulan dimulai sejak 26 Mei 2024 yang menandakan komitmen mereka dalam mendukung jalannya proses pemilihan kepala daerah masing-masing.
Lokasi pekerjaan aspal di Gedung DPR RI Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav.1, Kota Jakarta Pusat. Jenis pengadaannya pekerjaan konstruksi.
"Volume pekerjaan 1 paket, uraian pekerjaan pelapisan aspal hotmix area komplek DPR RI," demikian bunyi situs itu.
Jadwal Pemilihan tender dimulai pada awal hingga Maret 2022. Informasi pekerjaan konstruksi ini diperbaharui pada 25 Maret 2022.
Anggaran Gorden Rp48 Miliar
Selain itu, DPR juga menganggarkan puluhan miliar untuk penggantian gorden dan blind. Anggaran tersebut berasal dari APBN 2022.
Berdasarkan situs lpse.dpr.go.id yang dilihat Minggu (27/3), tender itu diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata dengan kode tender 732087. Tender tersebut diikuti 49 peserta.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," tertulis dalam situs itu.
Lokasi pekerjaan tertulis di Jl. DPR Dalam Tim. No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Dalam situs itu, juga dijelaskan perkembangan dari tahap tender saat ini.
"Tahap tender saat ini evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga," tulis situs itu.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sudah dicoba dihubungi terkait pengadaan interior dan aspal tersebut. Namun, belum ada respons lebih lanjut.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaTotal anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaDitargetkan, akhir tahun 2023, realisasi investasi tembus Rp45 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca SelengkapnyaProyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, PTPP mengerjakan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan 10 di antaranya telah diselesaikan.
Baca SelengkapnyaRealisasi anggaran tersebut setara 26,4 persen dari total pagu Rp42,5 triliun.
Baca Selengkapnya