Selain Jual Beli Jabatan, Bupati Cirebon Minta Jatah dari Pemenang Lelang Proyek
Merdeka.com - Bupati Nonaktif Cirebon, Sunjaya Purwadisastra disebut mendapatkan aliran uang dari para pemenang lelang pemerintah. Ia mendapatkan jatah sebesar lima persen dari total anggaran proyek.
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/3/2019).
Keterangan itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon, Avip Suherdian ketika dihadirkan menjadi saksi.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
Permintaan jatah lima persen disampaikan oleh pejabat dinas kepada peserta lelang. "Kami diminta Pak Bupati untuk kami informasikan kepada peserta," ujar Avip saat ditanya hakim terkait permintaan jatah tersebut.
Adapun pemberian uang itu direalisasikan dari perusahaan bisa melalui dirinya atau langsung kepada bupati. "(Pemberian jatah) ada melalui dinas atau langsung," ucapnya.
Mendengar hal itu, Sunjaya Purwadisastra lantas memberikan pernyataan menjelaskan perihal permintaan jatah lima persen. Ia menyebut bahwa hal itu justru berawal dari keluhan Avip pada tahun 2016.
Saat itu, Sunjaya menyebut Avip mengeluhkan permintaan mantan Wakil Bupati, Tasiya Soemadi yang meminta jatah 10 persen. Pasalnya, semua urusan proyek dikuasai Tasiya Soemadi sebelum ditangkap (dalam kasus berbeda) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Mwski demikian, Sunjaya mengakui menerima jatah lima persen. Namun, itu sejak tahun 2017 setelah wakil bupati ditangkap oleh tim intelejen Kejaksaan Agung bersama tim Kejaksaan Negeri Cirebon di Dusun Babadan, Pekalongan pada Senin (30/4/2018) terkait korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2009-2012.
"Menerima dari tahun 2017 yang menerima sekretaris pribadi saya Sunaedi. Bisa dicek nanti. Saya menerima setelah tahun 2017. Tapi tidak bicara prosentase. Saya menerima lewat sekretaris pribadi saya," kata Sunjaya.
Sunjaya lantas mengakui seluruh perbuatan yang dia lakukan. Dia mengaku bersalah atas semua yang dia lakukan.
"Saya mohon maaf kepada majelis, JPU, saya merasa salah menerima uang-uang rotasi dan mutasi dari ASN. Itu kesalahan saya dan insya Allah tidak akan terjadi lagi. Saya akui itu perbuatan saya disengaja maupun tidak," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uang cicilan dari terpidana kasus korupsi pengaturan lelang di Kota Banjar itu disetorkan KPK ke negara.
Baca SelengkapnyaPejabat Kemendagri yang saat ini menjadi Pj Bupati Bandung Barat, Arsal Latif (AL) ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek revitalisasi pasar.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaSelain Sahbirin, ada enam orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaDarien mengaku uang tersebut didapatkan dari Windy pada akhir tahun 2021 dengan total Rp 500 juta yang ditujukan oleh lima anggota Pokja.
Baca SelengkapnyaSelain vonis penjara, Saiful juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta.
Baca SelengkapnyaPenyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaBupati Bangkalan nonaktif Abdul Latif Amin Imron divonis 9 tahun penjara, karena terbukti melakukan jual beli jabatan.
Baca SelengkapnyaErick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu
Baca SelengkapnyaAlih-alih memberantas praktik korupsi, mantan orang nomor satu di Sidoarjo ini justru terlibat di dalamnya
Baca SelengkapnyaAhmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain
Baca SelengkapnyaBupati kerap meminta pencairan dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang (GU).
Baca Selengkapnya