Selain padat karya, Mendes dorong agar desa punya produk unggulan
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meninjau lokasi pembangunan proyek yang dilakukan secara padat karya di Desa Bilalang, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
Terdapat tiga proyek pembangunan yang dilakukan secara padat karya tunai dengan menggunakan anggaran dari dana desa sebesar Rp 831 juta yakni jalan paving block sepanjang 527 meter, saluran ait atau drainase sepanjang 265 meter dan gorong-gorong. Dalam proyek-proyek tersebut, masyarakat yang bekerja mendapat upah sebesar Rp. 100 ribu.
"Saya liat proses pembangunannya dengan padat karya tunai sudah berjalan dengan baik. Apalagi, kaum perempuan juga turut membantu dalam pengerjaannya. Ini sangat bagus sekali," kata Eko Putro Sandjojo.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang menjalankan program Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa dampak kenaikan gaji perangkat desa? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
Menteri Eko menyampaikan bahwa mulai tahun 2018, semua proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari dana desa wajib digunakan secara swakelola atau padat karya tunai dengan memberikan upah bagi masyarakat desa yang bekerja sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunannya.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo meninjau lokasi pembangunan proyek yang dilakukan secara padat karya ©2018 Merdeka.com"Pengerjaannya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor. Kalau menggunakan kontraktor akan berurusan dengan penegak hukum. Pengerjaannya harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja. Dan harus dibayar harian atau mingguan," tegasnya.
Lebih lanjut, eko menuturkan bahwa dari peninjauan ke sejumlah desa yang ada di kota kotamobagu telah terlihat pembangunan infrastrukturnya telah cukup memadai. "Oleh karena itu, saya minta agar penggunaan dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat," katanya.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga mendorong setiap desa atau kawasan mempunyai satu produk unggulan sehingga bisa dikembangkan bersama oleh lintas sektor.
"Kita mendorong, apa yang dinamakan produk unggulan kawasan perdesaan (prokades) sehingga bisa dikeroyok bersama kementerian lain dan dicarikan mitra dari swasta," katanya.
Ia mencontohkan kerjasama antara Kabupaten Tulang Bawang, PT. Central Pertiwi Bhakti (CPB) dan Bank BTPN untuk merevitalisasi tambak udang di Desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
Setelah program itu ada 13 ribu petambak udang yang kembali membudidayakan udang dengan keuntungan Rp4 juta lebih per bulan.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo meninjau lokasi pembangunan proyek yang dilakukan secara padat karya ©2018 Merdeka.comIa juga mencontohkan keberhasilan di Desa Pujon Kidul, Kab Malang yang membangun agrobisnis dan agrowisata setelah membuat pipa air dari gunung sehingga daerah tandus menjadi subur."Gaji kepala desanya sampai 25 juta per bulan," ungkapnya.
Terkait potensi di Bolaang Mongondow, Menteri Desa menilai dana desa bisa didorong untuk membangun kawasan wisata dan pengolahan hasil pertanian.
Menteri menilai, kabupaten itu diapit oleh laut dan perbukitan sehingga memiliki potensi pariwisata yang bagus, apalagi akan dibangun bandar udara untuk memudahkan wisatawan datang.
Selain itu, kabupaten di sebelah barat kota Manado itu mempunyai areal pertanian yang luas dengan produk unggulan beras, jagung, kelapa dan kopi menjadikan daerah itu berpotensi dikembangkan industri pengolahan hasil pertanian.
Sementara Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan badan usaha milik desa di wilayahnya akan difokuskan pada pengembangan wisata dan agrobisnis.
"Saya mengajak swasta untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian dan kawasan wisata. Saya akan permudah izinnya, kalau bisa satu hari selesai," katanya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaPenggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca SelengkapnyaAndra Soni bersama Dimyati Natakusumah, mempunyai program bantuan insentif bagi desa sebesar Rp300 juta.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaPeningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya