Follow
Selain Pelindo II, DPR berencana buat Pansus Budi Waseso
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul setuju dengan wacana dibentuknya panitia khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Kasus Pelindo II jadi target karena berkaitan dengan pencopotan Komjen Pol Budi Waseso dari Kabareskrim.
"Untuk Pansus nanti akan dibuka. PDIP dan Komisi III akan membuat Pansus Pelindo," kata Ruhut di Komplek Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/9).
Selain itu, Ruhut mengatakan, bahwa ada niatan juga membentuk Pansus Budi Waseso (Buwas). Sebab, menurutnya, jenderal bintang tiga tersebut telah menuai banyak prestasi, terutama dalam pemberantasan korupsi.
-
Mengapa Wakapolda Banten dimutasi? Serah terima jabatan juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas.
-
Apa jabatan politik Budi saat ini? Jabatannya adalah seorang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Siapa saja yang dimutasi di Polda Metro Jaya? Salah satu perwira menengah yang dimutasi yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Iverson Manossoh dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara menjadi Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Selain Iver, ada pula sebanyak 304 personel yang dimutasi.
-
Siapa saja yang dipecat selain Jokowi? Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga menerima sanksi berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
-
Kenapa Budi Waseso meminta Nadiem Makarim mencabut aturan Pramuka? 'Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka. Di TAP/MPR juga ada, kemudian kita juga kuatkan dengan Keppres. Saya kira kita mengacu pada itu,' kata Buwas usai dikukuhkan menjadi Ketua Kwarnas Pramuka di Istana Negara Jakarta, Jumat (5/4).
-
Kenapa Budi Arie menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
"Akan dibuka juga Pansus Budi Waseso karena dia memiliki banyak prestasi," terangnya.
Dia mengharapkan kasus Pelindo II yang sempat ditangani Budi Waseso agar terus diselidiki meskipun posisi Kabareskrim sudah digantikan oleh Komjen Pol Anang Iskandar.
"Kasus Pelindo akan terus jalan. Itu harapan kita, biar semuanya jelasnya," ungkapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Permintaan pergantian penyidik dalam menangani sebuah kasus harus adanya dasar yang kuat.
Baca Selengkapnya
“Ini merupakan sesuatu yang memilukan dan memalukan,” kata Guspardi
Baca Selengkapnya
Budiman mengaku legowo menghadapi pemecatan tersebut.
Baca Selengkapnya
Keponakan Prabowo itu menilai Rudy Soik telah membongkar kasus mafia subsidi BBM, namun malah diterpa pelanggaran kode etik hingga dipecat.
Baca Selengkapnya
Hal ini terus menimbulkan pertanyaan hingaa dugaan keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca Selengkapnya
Rossa juga sempat menyinggung agar Donny diminta untuk bekerjasama dalam memburu keberadaan Harun.
Baca Selengkapnya
Hingga pagi ini, Hasto belum muncul untuk memberikan keterangan usai ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan (PDIP) menilai penetapan Sekjen Hasto Kristiyanto menjadi tersangka di PK sangat bermuatan politis.
Baca Selengkapnya
Dengan santai, Jokowi meminta PDIP menghormati proses hukum di KPK.
Baca Selengkapnya
KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Baca Selengkapnya
Guntur mengungkapkan, Hasto telah membuat puluhan video keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
KPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka Hasto.
Baca Selengkapnya