Selain Tunggu Perpres Jokowi, Pembangunan di IKN Mulai Usai Kepala Otorita Terpilih

Merdeka.com - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang telah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Februari lalu. Dengan ditekennya UU tersebut menjadi dasar pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Lantas apakah pembangunan di IKN sudah dimulai ?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Wandy Tuturoong menjelaskan pembangunan saat ini belum dimulai di IKN. Alasannya, karena Peraturan Presiden (Perpres) tentang otorita IKN dan Kepala Badan Otorita belum diumumkan oleh Jokowi.

"Iya(menunggu Kepala Badan Otorita). Termasuk Perpres Otorita IKN-nya. Sebentar lagi mestinya," kata Wandy kepada merdeka.com, Jumat (4/3).

Dia menjelaskan pembangunan nantinya diawali dengan infrastruktur dan bangunan fisik. Pembangun itu akan dilakukan oleh Otorita IKN dan PUPR.

"Dari Otorita IKN dan PUPR nanti diawali dgn infrastruktur dan bangunan fisik, di samping penghijauan untuk memenuhi ruang hijau yang ditetapkan melalui Rencana Induk," bebernya.

Hingga kini di IKN sudah ada lahan khusus persemaian atau nursery. Ditarget nursery akan memproduksi 20 juta bibit benih pohon dalam satu tahun. Wandy menjelaskan nursery itu dibangun dalam bentuk tanggung jawab dari pengelolaan kawasan hutan di IKN.

"Nursery itu sepengetahuan saya tanggung jawab perusahaan yang dulu pernah mengelola eks kawasan hutan di IKN. Itu yang diminta KLHK kepada mereka," bebernya.

Sementara itu, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Slamet Soedarsono menuturkan pembangunan IKN akan dilakukan bertahap hingga 2045. Ada sejumlah tahap yang diskenariokan saat pembangunan ibu kota baru dengan target-target yang telah ditetapkan.

1. Tahap Perwujudan IKN 2022-2024

Dia menuturkan pemindahan tahap awal 2022-2024 nantinya akan dimulai dengan infrastruktur dasar. Seperti air hingga energi yang dibutuhkan untuk penduduk pionir. Tak hanya nantinya pada tahap awal itu akan dibangun sarana utama seperti istana kepresidenan, perkantoran dan perumahan di KIPP.

"Kemudian ASN tahap awal termasuk TNI, Polri pada 2023," bebernya.

2. Tahapan Perwujudan IKN 2025-2035

Lebih lanjut tahapan pada 2025-2035 nantinya akan pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh. Proyeksi nantinya yaitu mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi, dan ekonomi. Lalu menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN.

"10 Tahun berikutnya membangun IKN sebagai area inti yang tangguh," katanya.

Kemudian mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas. Menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas. Serta mencapai tujuan sustainable Development Goals (SDGs).

3. Tahapan Perwujudan IKN 2035-2045

Slamet menuturkan 10 tahun selanjutnya di IKN akan diproyeksikan membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota. Hal itu untuk melakukan percepatan pembangunan di Kalimantan Timur.

"10 Tahun berikutnya lagi membangun infrastruktur dan ekosistem 3 kota. Jadi bukan hanya Samarinda dan Balikpapan, untuk mempercepat pembangunan provinsi Kaltimnya," bebernya.

Dia merinci nantinya proyeksi yang akan dikerjakan yaitu memperluas pengembangan kota dan menyelesaikan konektivitas antar dan dalam kota. Lalu destinasi FDI nomor satu bagi sektor ekonomi prioritas di Indonesia.

Tak hanya itu saja, nantinya pada tahun 2035-2045 diproyeksikan terdapat 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara bagi talenta global. Lanjut, nantinya pada tahun itu juga akan didorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan enablers ekonomi sirkuler dan mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.

4. Pada Tahun 2045

Slamet juga menuturkan pada 2045 di IKN diproyeksikan untuk memperkokoh reputasi sebagai kota dunia untuk semua. Diharapkan nantinya bisa menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing.

"10 besar livable city di dunia dan mencapai net zero-carbon emission dan 100 persen energi terbuka pada kapasitas terpasang. Kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa," ungkapnya.