Follow
Selama 2015, PPATK temukan 289 analisis keuangan terindikasi pidana
Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ratusan analisis keuangan yang terindikasi pidana korupsi dan pencucian uang.
"Temuan PPATK 2015, terdapat 289 hasil analisis keuangan yang terindikasi pidana korupsi dan pencucian uang yang terindikasi pidana, disampaikan kepada penyidik. 209 belum diusut oleh penegak hukum," ucap Ketua PPATK M Yusuf saat konferensi pers 'Refleksi akhir tahun PPATK' di gedung PPATK, Jakarta, Senin (28/12).
Menurutnya, baru 81 hasil analisis yang diusut oleh penegak hukum. "Hasil analisis telah disampaikan ke penyidik tersebut terdiri dari 81 hasil analisis proaktif," bebernya.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Apa saja bentuk pungli Rutan KPK? Ada beberapa upaya uang yang masuk ke kantong Ristanta, salah satunya dengan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan ditaruh di jok mobil terperiksa.Upaya lainnya yakni via transfer, yang diterima oleh 'Lurah' Hengki yang merupakan otak pungli. Diketahui, Ristanta dapat setoran dari Hengki rutin tiap bulannya.
Lanjut, menurutnya, terdapat 50 kepala daerah yang terindikasi transaksi mencurigakan. "Lebih dari 50 kepala daerah yang transaksi mencurigakan belum ada feedback juga dari penegak hukum," katanya.
Namun, menurutnya ke 50 kepala daerah tersebut belum tentu terkena pidana. "Jadi 50 kepala daerah tersebut belum tentu kena pidana, maka dari itu pihak lembaga hukum pun yang bisa membuktikan. Kita belum cukup bukti," tandasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
"Karena itu sudah masuk ke bukan lagi pelanggaran ASN ya gitu ya. Nanti bisa bagian hukum," kata MenPAN Anas.
Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca Selengkapnya
Ivan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca Selengkapnya
Tidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan Panji Gumilang memiliki 289 rekening mencurigakan. Untuk mengusutnya, penyidik Bareskrim akan berkoordinasi dengan PPATK.
Baca Selengkapnya
Ivan mengatakan, ada beberapa orang yang saat ini sedang menjalani proses hukum.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data OJK, tercatat ada 1.367 investasi ilegal sejak tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnya
KPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca Selengkapnya
Laporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca Selengkapnya