Selama gunakan dolar AS, biaya haji jadi tidak hemat
Merdeka.com - Komisi VIII DPR RI menganalisa perihal biaya atau ongkos keberangkatan haji. Dalam analisa ditemukan pembengkakan biaya disebabkan pemerintah menggunakan dolar sebagai acuan pembayaran.
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tidak menentunya nilai tukar dolar menyebabkan pembengkakan biaya haji. Untuk itu, mulai tahun ini DPR akan menggunakan Rupiah sebagai acuan.
"Menurut analisa komisi VIII ini kami menemukan bahwa, adanya dugaan-dugaan bahwa ketidakhematan penyelenggaraan haji karena selisih kurs. Tahun ini tidak boleh lagi ada perkara-perkara ketidakhematan karena selisih kurs," tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (30/4).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang diminta tanda tangan Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo tampak terkesima dengan hasil lukisan dari Jizzy Pearl Bastian. Sebelum ditanda tangani, Presiden tersenyum lebar memandangi kertas di hadapannya. Presiden Jokowi lantas menandatangani lukisan Jizzy dengan segera.
-
Mengapa Presiden Joko Widodo membangun terowongan? Pembangunan terowongan ini tidak hanya sekedar fasilitas saja, melainkan menjadi ikon keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Lebih dari itu, keberadaan terowongan dapat menjaga serta mempererat tali silaturahmi dan toleransi yang mendukung semangat kebangsaan 'Bhinneka Tunggal Ika'.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
Melihat data tersebut, Komisi VIII DPR RI memutuskan untuk tidak lagi menggunakan dolar sebagai acuan ongkos haji. Presiden Joko Widodo diharapkan mengeluarkan Peraturan Presiden dengan keputusan tersebut.
"Artinya ini revolusi baru untuk mengetok ongkos haji. Nanti Perpres-nya harus pakai Rupiah sesuai kesepakatan pemerintah. Tidak boleh lagi dia pakainya dolar," tutupnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, kenaikan kurs menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh semua negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaJokowi sempat mengakui bahwa dia cemas melihat kurs atau nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di atas Rp16.000.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan tekanan ini tak dialami oleh Indonesia saja, namun juga semua negara.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dipanggil Kepala Negara di tengah kursi Rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp16.420 per USD.
Baca SelengkapnyaKenaikan suku bunga oleh BI akan memberikan sederet dampak rambatan terhadap pelaku usaha ritel.
Baca SelengkapnyaHarga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga BBM ditopang kebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaKebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya