Follow
Selama jadi gubernur, Jokowi mengaku gagal terapkan e-budgeting
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan temuan adanya dugaan mark up dalam APBD DKI Jakarta 2014. Salah satu dana yang sudah dibuka adalah pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) senilai Rp 6 miliar.
Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya tertawa dan menjawab singkat.
"Ya enggak apa-apa," katanya sambil terkekeh-kekeh di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3).
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi sedih saat sidang parlemen? Presiden Jokowi memperlihatkan ekspresi kesedihan saat berbicara resesi dan krisis di Sidang Parlemen tahun 2021
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Dia mengungkapkan, sempat kesulitan mengawasi banyaknya program-program yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebab ada sekitar 57 ribu program dan tidak dapat dilakukan pengecekan secara keseluruhan.
"Saya mau tanya, bisa ngecek nggak 57 ribu item? Tanya Pak Ahok, enggak bisa. Artinya ngontrolnya sulit. Sistem lah yang mengontrol," terangnya.
Jokowi mengungkapkan, cara paling mudah dengan menggunakan sistem e-budgeting. Dengan menggunakan sistem tersebut maka dapat mempermudah pengawasan pada saat pengusulan anggaran.
"E-budgeting ini kan ada prosesnya, ada pembahasannya. Ini membangun sistem ada transparansi, keterbukaan. Kalau sistemnya bagus bisa di lock kalau ada barang yang enggak bener masuk," ujarnya.
Mantan wali kota Solo ini menjelaskan, pada masa kepemimpinannya di Jakarta belum berhasil menerapkan sistem tersebut. "Dulu memang ini (e-budgeting) kita siapkan tapi memang selalu tidak berhasil. Di tangan pak gubernur berhasil," tutupnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi menceritakan rencana pembangunan MRT yang sudah ada sejak 26 tahun lalu, ketika Jokowi masih menjadi gubernur
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, tidak ada orang di Indonesia yang pernah mengalami seperti dirinya.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Ditegaskan juga bahwa anggaran menjadi masalah utama.
Baca Selengkapnya
Namun, Jokowi tetap berani mengambil keputusan memotong subsidi BBM
Baca Selengkapnya
Menurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca Selengkapnya
Hal itu diucapkan Jokowi dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan 2024 di Gedung MPR/DPR.
Baca Selengkapnya
Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan oleh Jokowi yakni mempertanggungjawabkan kebijakan.
Baca Selengkapnya
Jokowi bicara mengenai pemerintah yang sudah membuat peta jalan infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya