Selama Pandemi 2020, Gugatan Perceraian di PN Gianyar Bali Meningkat
Merdeka.com - Pengadilan Negeri Gianyar Bali selama tahun 2020 menerima total 319 perkara gugatan. Dari jumlah itu, 250 perkara merupakan perkara gugatan perceraian.
Sedangkan sisanya, 69 perkara merupakan perkara tanah, waris, harta bersama, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sewa menyewa, dan lain-lain.
"Jumlah perkara gugatan pada tahun 2020 tersebut lebih tinggi dari tahun 2019, pada tahun 2019 berjumlah 250 perkara gugatan. Perkara perceraian pada tahun 2019 sebanyak 199 gugatan. Sedangkan, perkara perceraian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 51 perkara," kata Wawan Edi Prastiyo selaku Humas PN Gianyar, Bali, Jumat (8/1).
Ia menerangkan, untuk gugatan perceraian ini banyak yang mendalilkan masalah ekonomi yang menyebabkan percekcokan atau pertengkaran.
"Secara terus menerus hingga akhirnya suami istri hidup berpisah," imbuhnya.
Kemudian, untuk perkara pidana pada tahun 2020 mengalami penurunan, jika pada tahun 2019 sebanyak 235 berkas, pada tahun 2020 hanya 188 berkas perkara.
Sementara untuk, perkara pidana yang menonjol pada tahun 2020 adalah perkara pencurian sebanyak 60 berkas. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, perkara pencurian sudah menurun, karena perkara pencurian pada tahun 2019 sebanyak 76 berkas.
"Perkara pidana yang masih mendominasi pada tahun 2020 diurutan ke-2 adalah perkara narkotika sejumlah 41 berkas perkara. Perkara narkotika pada tahun 2019 juga sebanyak 41 berkas perkara. Diurutan ke-3 adalah perkara lakalantas sebanyak 17 berkas perkara," ujar Wawan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.
Baca SelengkapnyaBanyak pekerja yang mengalami PHK sehingga berpengaruh pada perekonomian keluarga.
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung (MA) sudah memutus 26.903 perkara sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 hari ini, Senin (29/4).
Baca SelengkapnyaKepala BKKBN mengungkap angka perceraian di Indonesia meningkat.
Baca SelengkapnyaAdapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah
Baca SelengkapnyaNahar menambahkan terdapat sejumlah LPKA yang mengalami kelebihan kapasitas, salah satunya adalah LPKA Kutoarjo.
Baca SelengkapnyaNawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya