Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Selama Pandemi 2020, Gugatan Perceraian di PN Gianyar Bali Meningkat

Selama Pandemi 2020, Gugatan Perceraian di PN Gianyar Bali Meningkat Ilustrasi persidangan. ©2021 Merdeka.com/M Kadafi

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Gianyar Bali selama tahun 2020 menerima total 319 perkara gugatan. Dari jumlah itu, 250 perkara merupakan perkara gugatan perceraian.

Sedangkan sisanya, 69 perkara merupakan perkara tanah, waris, harta bersama, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sewa menyewa, dan lain-lain.

"Jumlah perkara gugatan pada tahun 2020 tersebut lebih tinggi dari tahun 2019, pada tahun 2019 berjumlah 250 perkara gugatan. Perkara perceraian pada tahun 2019 sebanyak 199 gugatan. Sedangkan, perkara perceraian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 51 perkara," kata Wawan Edi Prastiyo selaku Humas PN Gianyar, Bali, Jumat (8/1).

Ia menerangkan, untuk gugatan perceraian ini banyak yang mendalilkan masalah ekonomi yang menyebabkan percekcokan atau pertengkaran.

"Secara terus menerus hingga akhirnya suami istri hidup berpisah," imbuhnya.

Kemudian, untuk perkara pidana pada tahun 2020 mengalami penurunan, jika pada tahun 2019 sebanyak 235 berkas, pada tahun 2020 hanya 188 berkas perkara.

Sementara untuk, perkara pidana yang menonjol pada tahun 2020 adalah perkara pencurian sebanyak 60 berkas. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, perkara pencurian sudah menurun, karena perkara pencurian pada tahun 2019 sebanyak 76 berkas.

"Perkara pidana yang masih mendominasi pada tahun 2020 diurutan ke-2 adalah perkara narkotika sejumlah 41 berkas perkara. Perkara narkotika pada tahun 2019 juga sebanyak 41 berkas perkara. Diurutan ke-3 adalah perkara lakalantas sebanyak 17 berkas perkara," ujar Wawan.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Ini Rinciannya
MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Ini Rinciannya

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.

Baca Selengkapnya
PHK Hingga KDRT jadi Pemicu Utama Kasus Perceraian
PHK Hingga KDRT jadi Pemicu Utama Kasus Perceraian

Banyak pekerja yang mengalami PHK sehingga berpengaruh pada perekonomian keluarga.

Baca Selengkapnya
Mahkamah Agung Selesaikan 26.903 Perkara Sepanjang Tahun 2023
Mahkamah Agung Selesaikan 26.903 Perkara Sepanjang Tahun 2023

Mahkamah Agung (MA) sudah memutus 26.903 perkara sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

Baca Selengkapnya
MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Hari Ini, Total 297 Perkara
MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Hari Ini, Total 297 Perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 hari ini, Senin (29/4).

Baca Selengkapnya
Kepala BKKBN Ungkap Perceraian Pasangan Muda Meningkat, Penyebabnya Hubungan Toxic
Kepala BKKBN Ungkap Perceraian Pasangan Muda Meningkat, Penyebabnya Hubungan Toxic

Kepala BKKBN mengungkap angka perceraian di Indonesia meningkat.

Baca Selengkapnya
MK Prediksi Bakal Ada 324 Perkara Sengketa di Pilkada Serentak 2024
MK Prediksi Bakal Ada 324 Perkara Sengketa di Pilkada Serentak 2024

Adapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah
Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah

Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah

Baca Selengkapnya
KemenPPPA: Januari - Agustus 2023 Ada 1.352 Anak Diputus Pidana Pokok
KemenPPPA: Januari - Agustus 2023 Ada 1.352 Anak Diputus Pidana Pokok

Nahar menambahkan terdapat sejumlah LPKA yang mengalami kelebihan kapasitas, salah satunya adalah LPKA Kutoarjo.

Baca Selengkapnya
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya