Selama Pandemi, Satgas Covid-19 Membentuk 7.526 Posko di 25 Provinsi
Merdeka.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan 7.526 posko Covid-19 terbentuk di 25 provinsi Indonesia. 7.213 Di antaranya terbentuk di 15 provinsi prioritas yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Sedangkan 313 lainnya terbentuk di 10 provinsi yang tidak melaksanakan PPKM mikro.
"Ini sudah kita kelompokkan antara pelaksana PPKM mikro yang prioritas ada 15 provinsi, total ada 7.213 posko yang terlaporkan dan 10 provinsi sebanyak 313 posko," kata Dewi dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (28/3).
Dewi menjelaskan, 15 provinsi PPKM mikro yang sudah membentuk posko Covid-19 adalah Bali sebanyak 48, Banten 327, DI Yogyakarta 183, DKI Jakarta 26, Jawa Barat 1.479 dan Jawa Tengah 2.633. Kemudian Jawa Timur 2.231, Kalimantan Selatan 224, Kalimantan Timur 132, Kalimantan Tengah 8, Nusa Tenggara Barat 67, Nusa Tenggara Timur 7, Sulawesi Utara 5, Sulawesi Selatan 9 dan Sumatera Utara 34.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Di mana UMKM Bontang terdampak pandemi? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
Adapun 10 provinsi yang tidak melaksanakan PPKM mikro namun membentuk posko Covid-19 yaitu Aceh sebanyak 101, Lampung 100, Sulawesi Barat 64, Sumatera Selatan 17, Kepulauan Riau 10, Riau 8, Sumatera Barat 7, Kalimantan Barat 3, Sulawesi Tenggara 2 dan Gorontalo 1.
"Aceh, Lampung, Sulawesi Barat meskipun tidak masuk sebagai pelaksana PPKM mikro namun pembentukan posko dilaksanakan dengan cukup banyak, baik," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah mulai melaksanakan PPKM mikro sejak 9 Februari 2021. Sebelum PPKM mikro, pemerintah menerapkan PPKM di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari hingga 8 Februari 2021.
Pelaksanaan PPKM bertujuan menekan penularan virus Covid-19. Hingga Sabtu (27/3), 1.492.002 orang positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia. Dari total tersebut, 1.327.121 di antaranya sudah sembuh.
Sementara itu, 40.364 orang akhirnya meninggal dunia akibat Covid-19. 124.517 Orang masih menjalani perawatan atau isolasi karena terjangkit Covid-19.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada seleksi kali ini, pemerintah menyediakan formasi CPNS sebanyak 250.407.
Baca SelengkapnyaKrishna meminta personel yang bertugas untuk tetap bersiap menghadapi persoalan di lapangan.
Baca SelengkapnyaPolda Sulsel mengaku mengerahkan 12.267 personel untuk pengamanan TPS di Sulsel.
Baca SelengkapnyaFormasi yang ditempatkan di IKN, diambil dari alokasi formasi CPNS pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaTotal kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca SelengkapnyaTerkait rekayasa lalu lintas, terdapat tiga skema yang disiapkan.
Baca SelengkapnyaKabaharkam meminta untuk mengantisipasi perubahan eskalasi politik yang saat ini begitu cepat berubah.
Baca SelengkapnyaJumlah TPS Pemilu 2024 penting untuk diketahui setiap warga yang hendak memberikan suaranya untuk pemilihan umum mendatang.
Baca SelengkapnyaKaryoto menjelaskan, TPS yang termsssuk kategori rawan dilihat dari letak geografis dan sosial demografi.
Baca SelengkapnyaKombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, sebanyak 11.385 personel dikerahkan mengawal pelaksanaan pemungutan suara.
Baca Selengkapnya