Selama PPKM, 115 Tempat Usaha di Semarang Disegel
Merdeka.com - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mencatat 115 tempat usaha disegel selama sepekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Dia belum dapat memutuskan apakah pengetatan PKM akan berlanjut atau tidak. Mengingat pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat serta unit usaha selama pengetatan PKM dilakukan masih banyak.
"Kita akan lihat perkembangan selama seminggu ini. Secara umum disampaikan kesadaran masyarakat tinggi terhadap PPKM. Meski begitu temuan di lapangan ada 1.598 pelanggaran, 1.265 teguran lisan," kata Hendrar Prihadi dalam keterangannya, Selasa (19/1).
Dia menyebut PPKM kali ini justru lebih longgar dibanding Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diberlakukan di Kota Semarang awal pandemi Covid-19 lalu. Sehingga banyak yang menganggap pembatasan lebih soft.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Kenapa Ketua PP Semarang minta maaf? Peristiwa itu dianggap sebagai kesalahpahaman antara Wisnu dan pengemudi mobil bernama Michael beserta istrinya itu.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Apa manfaat PKL? Berikut beberapa manfaat PKL yang bisa didapatkan:• Penerapan Pengetahuan Praktis: Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kelas dalam situasi dunia nyata.
-
Kenapa PKM dibuat? PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta memperkaya budaya nasional.
"Penjelasan yang didapat di lapangan PPKM ini lebih soft penegakannya," ujarnya.
Upaya pengetatan tersebut berdampak pada perekonomian di Kota Semarang. Namun menurutnya, upaya penegakan hukum lewat operasi yustisi harus tegas untuk memaksimalkan upaya penekanan penyebaran Covid-19.
"Pada PPKM ada pembatasan jam buka pusat perbelanjaan, juga pembatasan pelayanan restoran, peningkatan persentase karyawan bekerja dari rumah. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa terbiasa lebih disiplin," ungkapnya.
Sementara itu dari hasil evaluasi, dampak PPKM pada kasus Covid-19 Kota Semarang ada pada jumlah penambahan harian. Pada 10 hari lalu penambahan per hari berkisar 245 kasus dan saat ini sekitar 150 sehari.
"Meski kasus masih stagnan di atas 1.000, tapi peningkatan penderita per hari turun dari 245 sekarang 150 penderita tiap hari. Lihat perkembangan seminggu ini semoga menurun terus," ungkapnya.
Terkait jumlah kasus yang masih stagnan, Hendi menjelaskan hal itu juga dipengaruhi pasien yang berasal dari luar Kota Semarang. Persentasenya meningkat sekitar 4 persen. Meski demikian pelayanan tetap diberikan maksimal.
"Penderita luar kota meningkat dari 27,2 persen sekarang mencapai 31 persen. Tidak jadi persoalan, tetap kita upayakan koordinasi dengan rumah sakit termasuk, Diklat, Rumdin dan Islamic center untuk perawatan," kata dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penertiban tahap dua ini total ada 196 bangunan yang ditargetkan. Dari jumlah tersebut, 96 bangunan sudah dibongkar sendiri oleh pedagang.
Baca SelengkapnyaPara penjual makanan ini berjualan menggunakan sepeda motor dan mobil di beberapa titik kawasan puncak. Tak sedikit di antaranya sampai melewati marka jalan
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada 503 PKL yang ditertibkan oleh Satpol PP di kawasan Puncak.
Baca SelengkapnyaPuluhan lapak ditertibkan oleh petugas Satpol PP sebagai persiapan proyek pembangunan Tol Semarang-Demak.
Baca SelengkapnyaKericuhan yang diwarnai aksi pembakaran ban dan kayu sempat berlangsung mencekam.
Baca SelengkapnyaPengelola tempat kegiatan usaha dinilai melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005.
Baca SelengkapnyaGunawan telah bekerja sebagai penjual di Blok M sejak tahun 2015, awalnya di lantai atas sebelum lantai itu ditutup.
Baca SelengkapnyaPemerintah resmi mencabut aturan menggunakan masker
Baca SelengkapnyaSetelah sebelumnya sempat ricuh selama penertiban, ratusan kios dan lapak PKL di pinggir Jalan Raya Puncak Bogor dibongkar.
Baca SelengkapnyaSempat Diprotes, Festival Makanan Nonhalal di Solo Tetap Berlangsung Tetapi Ditutup Kain Hitam
Baca Selengkapnya