Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Selama status BG belum jelas, DPR tolak bahas pencalonan Badrodin

Selama status BG belum jelas, DPR tolak bahas pencalonan Badrodin Komjen Badrodin Haiti. ©istimewa

Merdeka.com - Komisi III DPR RI belum menentukan sikap untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri yang baru Komjen Pol Badrodin Haiti. DPR mendesak agar Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait pembatalan, Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi, pengusulan nama Badrodin menjadi calon Kapolri akan menjadi persoalan baru untuk DPR. Karena, DPR telah memberikan persetujuan untuk Budi Gunawan. Untuk itu menurutnya, DPR memerlukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai status Budi Gunawan.

"Hal ini perlu diperjelas dahulu oleh presiden, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat 2 yang mensyaratkan presiden harus memberikan alasan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (24/3).

Dia melanjutkan, sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Proses pengajuan calon ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2, yaitu Presiden mengajukan calon disertai dengan alasannya.

Kemudian tata cara persetujuan diatur dalam pasal 11 ayat 3, yaitu DPR diberikan batasan waktu selama 20 hari. Apabila tidak ada jawaban dari DPR dianggap usulan Presiden telah disetujui.

"Faktanya, presiden telah mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Atas usulan tersebut DPR telah melakukan proses sebagaimana aturan yang ada, dan kemudian diberikan persetujuan melalui surat PW/00497/DPRRI/I/2015 pada 15 Januari 2015. Yang artinya, usulan Presiden untuk mengangkat Kapolri disetujui," jelasnya.

Menurut Aboe Bakar, jika mengacu pada prosedur tersebut seharusnya Komjen Budi Gunawan sudah otomatis menjadi Kapolri. Dia menambahkan, usulan dari presiden adalah satu paket, yaitu pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dan pengangkatan Kapolri baru Komjen Budi Gunawan.

"Oleh karenanya, ketika Jenderal Sutarman turun seharusnya Komjen Budi Gunawan otomatis naik sebagai Kapolri," tandasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi Gibran soal Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar
Reaksi Gibran soal Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar

Gibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.

Baca Selengkapnya
PDIP Tanggapi Isu Kepala BIN Diganti: Kalau Ada Pergantian Minimal Setara dengan Budi Gunawan
PDIP Tanggapi Isu Kepala BIN Diganti: Kalau Ada Pergantian Minimal Setara dengan Budi Gunawan

PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Tolak PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra
Jokowi Dikabarkan Tolak PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra

Gerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Budiman Sudjatmiko Tidak Akan Mundur dari PDIP
Budiman Sudjatmiko Tidak Akan Mundur dari PDIP

Budiman merasa punya kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih dahulu kepada partai.

Baca Selengkapnya
Budi Djiwandono Jawab Kabar Maju Pilkada Jakarta: Saya Ditugaskan Prabowo Tetap Berjuang di Parlemen
Budi Djiwandono Jawab Kabar Maju Pilkada Jakarta: Saya Ditugaskan Prabowo Tetap Berjuang di Parlemen

Budi Djiwandono mengaku sudah membicarakan mengenai Pilkada DKI Jakarta kepada Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Agar Tak Pede Klaim Jadi Cawapres Ganjar
PDIP Ingatkan Agar Tak Pede Klaim Jadi Cawapres Ganjar

Nama cawapres Ganjar saat ini masih berada di keranjang Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
Reaksi Datar Jokowi Tanggapi Ucapan Puan Soal Peluang Gibran Jadi Cawapres
Reaksi Datar Jokowi Tanggapi Ucapan Puan Soal Peluang Gibran Jadi Cawapres

Puan enggan berkomentar jauh mengenai kans Gibran jadi cawapres.

Baca Selengkapnya
Polemik KTA Gibran, PDIP: Urusan DPC Solo
Polemik KTA Gibran, PDIP: Urusan DPC Solo

DPC PDIP Solo sudah mengirimkan surat agar Gibran segera mengembalikan KTA sebagai kader PDIP.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo

Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya
Jokowi Masih Bungkam Usai DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada
Jokowi Masih Bungkam Usai DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada

Batalnya RUU tersebut disahkan membuat putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep tak bisa maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.

Baca Selengkapnya
Said PDIP: Apa Otomatis Kalau RK dengan Ganjar Tiba-Tiba Menang di Jabar?
Said PDIP: Apa Otomatis Kalau RK dengan Ganjar Tiba-Tiba Menang di Jabar?

Said menyebut tidak ada yang berhak merasa akan dipilih menjadi cawapres Ganjar usai bertemu Megawati.

Baca Selengkapnya
PDIP soal Surat Pengunduran Diri Gibran Terkait Pencapresan: Tidak Ada Sama Sekali
PDIP soal Surat Pengunduran Diri Gibran Terkait Pencapresan: Tidak Ada Sama Sekali

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah menyerahkan surat rekomendasi hasil Rapimnas kepada Gibran.

Baca Selengkapnya