Semakin kencang isu memecah belah TNI
Merdeka.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) terus mengantisipasi adanya pihak-pihak ingin memecah belah bangsa. Selain itu, isu-isu liar juga kerap diciptakan untuk menyerang soliditas TNI.
Dalam kasus penangkapan tersangka makar, TNI seolah ingin dibenturkan dengan Polri. Tiba-tiba beredar video berdurasi 3 menit 30 detik yang diunggah di Youtube 'Dragon TV', Minggu (4/12).
Dalam narasi video itu disebutkan jika penangkapan telah memicu ketersinggungan jajaran perwira tinggi dan menengah TNI AD. Penangkapan dua pensiunan TNI AD Mayjen (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha dianggap telah menuduh bahwa keberpihakan TNI pada rakyat bertujuan makar pada pemerintah.
-
Siapa yang diincar TNI? Satu sosok yang diincar para prajurit TNI itu adalah Kapolres Tuban, AKBP Suryono.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Apa yang dilakukan TNI untuk mencegah pertikaian? Komandan Kompi (Danki) Alpha Mayor Inf Handi Wibowo segera melaksanakan prosedur tetap sebagai pasukan misi perdamaian PBB. Selanjutnya Danki Alpa melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas dan menyiapkan Quick Reserve Team (QRT) yang berjumlah 23 personel untuk menghadang tank Markava milik Israel guna mencegah terjadinya pertikaian dengan tentara Lebanon.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Siapa yang menerobos iring-iringan TNI? Tampak emak-emak ini menerobos iring-ringan TNI yang hendak mengantar Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar yang akan purna tugas dari Makodam ke Mapolda Aceh.
"Narasi dalam video tersebut sengaja diunggah untuk menggiring persepsi masyarakat dengan tujuan membenturkan institusi TNI dan Polri serta lembaga kepresidenan," kata Mayjen Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/12).
"Sekali lagi TNI menegaskan, bahwa isu berita tersebut tidak benar atau hoax. Ini sangat berbahaya karena ada upaya mengadu domba antara TNI–Polri dan masyarakat lainnya," tegas Kapuspen TNI ini.
Lalu, setelah demo kasus dugaan penistaan agama 4 November lalu banyak bermunculan isu-isu tak benar, salah satunya menyasar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dikabarkan Presiden Joko Widodo akan mengganti Gatot dengan Irjen Kementerian Pertahanan, Marsdya Hadi Tjahjanto.
Khawatir isu ini meluas, Presiden Jokowi langsung merespons. Dengan tegas Jokowi mengatakan tidak akan mengganti Gatot. Kepala negara justru memuji jenderal jebolan Akademi Militer 1982 itu sebagai pekerja keras.
"Isu berseliweran kanan-kiri seperti itu sehingga saya tadi mengajak panglima, untuk menegaskan, tidak ada yang namanya pergantian panglima TNI, tidak ada," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/11).
Mantan gubernur DKI itu menyebut Gatot sebagai seorang sangat bertanggung jawab dalam bekerja. Sejak menjadi Presiden, Jokowi memang kerap terlihat selalu bersama Gatot. "Wong tiap hari juga dengan panglima, gimana. Beliau telah bekerja pagi siang malam dengan baik," ucapnya.
Lebih parah lagi di media sosial sempat beredar pesan jika Gatot berkeinginan jadi presiden. Menanggapi kabar itu, Gatot menegaskan dirinya pernah bersumpah saat dilantik menjadi perwira TNI, pada 15 Maret 1982.
Sumpah diucapkan di atas Alquran, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta taat pada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusannya.
"Sebagai Panglima TNI, atasan saya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, selaku Panglima Tertinggi TNI. Oleh sebab itu, saya harus taat dan loyal kepada Presiden," tegas Gatot dalam keterangan tertulis diterima merdeka.com, Rabu (9/11).
Menurutnya, jika dirinya sebagai prajurit aktif punya hasrat jadi presiden sama saja melanggar sumpah. Gatot mengatakan, Presiden telah memerintahkan untuk menjaga dan mengelola ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.
"Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, daripada saya menjadi Presiden," tandas Gatot saat menjadi narasumber di salah satu televisi swasta.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Termasuk mengangkat isu Patung Yesus yang sebenarnya telah dibahas dan telah diselesaikan oleh unsur Forkopimda dan para tokoh di Intan Jaya.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya sudah menurunkan beberapa berita atau informasi yang dianggap hoaks atau tidak benar.
Baca SelengkapnyaOrganisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca SelengkapnyaIndonesia harus kuat dari berbagai upaya destabilisasi gencar dilakukan khususnya dari kelompok dan jaringan teror.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan TNI bakal menyesuaikan dengan kekuatan baru Angkatan Siber yang segera dibentuk.
Baca SelengkapnyaHadi memastikan rencana pembentukan empat matra itu serius dilakukan. Prabowo juga sangat setuju.
Baca SelengkapnyaKonten negatif berupa berita bohong dan intoleransi dapat merusak keutuhan bangsa.
Baca SelengkapnyaNetralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaDi era digital potensi kerusuhan di pemilu bisa dilakukan hanya menggunakan telepon genggam.
Baca SelengkapnyaSelain Papua, yang menjadi konsen TNI dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Aceh.
Baca Selengkapnya