Sempat jadi unggulan, program berobat gratis Sumsel dihentikan
Merdeka.com - Setelah sempat menjadi unggulan, program sekolah gratis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel rencananya bakal dihentikan. Program itu akan digabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Asisten III Setda Sumsel Bidang Kesejahteraan Rakyat Ahmad Najib mengungkapkan, penyetopan program itu direncanakan pada 2017 mendatang. Saat ini, pihaknya tengah melakukan sinkronisasi seluruh data-data penerima program gratis di seluruh Sumsel dengan BPJS.
"Ya, rencananya program berobat gratis yang kita lakukan selama ini akan distop, pasti. Karena BPJS inikan dengan undang-undang, kalo program berobat gratis pakai peraturan daerah," ungkap Najib, Selasa (17/11).
-
Apa yang BPJS Kesehatan tawarkan? BPJS Kesehatan telah menghadirkan empat jenis layanan skrining yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Apa manfaat dari BPJS Kesehatan? 'Dengan memastikan penganggaran, pendaftaran, pembayaran iuran dan kepatuhan dukungan Program JKN. Melalui Sumatera Selatan Berobat Pakai KTP (Sumsel Berkat) harapannya dapat memberikan akses layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN,' ujar Ghufron.
-
Apa saja program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun para pekerja rentan tersebut berasal dari 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga Pedagang. Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang seluruhnya akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
Menurut dia, secara esensi dua program itu satu arah dalam pelayanan kesehatan. Perbedaannya cuma dalam realiasinya saja. Biaya program berobat gratis ditanggung oleh Pemprov Sumsel dan pemerintah kabupaten atau kota.
"Ibaratnya, satu pakai genset, satu lagi pakai listrik PLN. Intinya, kembali kepada BPJS karena suatu saat memang satu, BPJS. Rencananya tahun 2017 nanti," ujarnya.
Jika sudah digabung, pelayanan BPJS Kesehatan harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat seperti yang dilakukan dalam program berobat gratis Sumsel selama ini. Sebab, saat ini BPJS Kesehatan kerap kali dikeluhkan warga, terutama dalam hal pelayanan.
"Harus benar-benar optimal, bisa melayani dengan baik," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumsel, Trisnawarman mengatakan, setiap tahunnya, masyarakat Sumsel yang menggunakan program berobta gratis mencapai dua juta orang. Untuk mendapatkan layanan itu, warga cukup melengkapi surat keterangan tidak memiliki jaminan layanan kesehatan dari program manapun dari RT/RW, dan KTP, serta kartu keluarga.
"Pelayanannya dari Puskesmas dulu, lalu dirujuk ke rumah sakit tipe C. Kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit tipe B dan jika tidak sanggup, pasien akan dirujuk ke rumah sakit tipe A," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghentian kerja sama itu disebutkan sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak serta mekanismenya sesuai perundangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaPasangan nomor urut 1 ini akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten untuk mendukung program BPJS gratis saat terpilih nanti.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19
Baca SelengkapnyaSelama masa transisi hingga Juni 2025, besaran iuran BPJS terkini masih mengacu pada aturan lama sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2022.
Baca SelengkapnyaSehingga masyarakat sakit, baik itu orang mampu atau tidak akan bisa terlayani dimana pun berada.
Baca SelengkapnyaDirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron menilai positif wacana kepala daerah yang ingin menggratiskan biaya BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaPemkab Sumenep bikin program seluruh warganya bisa berobat gratis di RSUD setempat hanya dengan KTP. Kenyataannya banyak warga keluhkan pelayanan buruk.
Baca SelengkapnyaUji coba untuk memastikan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM.
Baca SelengkapnyaAhmad Ali-Abdul Karim Aljufri berjanji melunasi tunggakan BPJS Kesehatan warga Sulteng.
Baca SelengkapnyaUHC bentuk keseriusan Pemkot Medan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghapus sistem kelas perawatan di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan pernah menjadi sorotan tajam karena terjadi defisit anggaran. Belum lagi soal pelayanan untuk peserta BPJS di rumah sakit.
Baca Selengkapnya