Sempat Kucing-kucingan dengan Polisi, Tambang Ilegal di Blora dan Pati Dibongkar

Merdeka.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng mengungkap dua tambang ilegal di dua lokasi Blora dan Pati. Dua pengelola diamankan. Dalam melakukan penambang liar tersebut modusnya kucing-kucingan dengan petugas saat akan dilakukan penggerebekan.

"Kita amankan dua pengelola tambang DSU dan DAS. Kedua pengelola ini terlapor masih dilakukan penyidikan," kata Kasubdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, AKBP Robert Sihombing, Rabu (8/2).

Dia menjelaskan dalam melakukan penindakan penambang ilegal ini, sempat terendus pelaku ketika petugas hendak melakukan penggerebekan di lokasi. Petugas yang datang mendapati aktivitas sepi. Namun pihaknya kembali mematangkan strategi, tim kemudian kembali mendatangi lokasi penambangan ilegal itu hingga akhirnya digerebek pada 26 Januari 2023.

"Di Todanan Blora dan Pati petugas mendapati aktivitas penambangan menggunakan 1 unit alat berat ekskavator merek Doosan yang sedang melakukan aktivitas pengerukan dan pengambilan material berupa tanah urug kita hentikan," ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara penambangan tanah urug di dua lokasi Blora dan Pati itu belum lama beroperasi. Hasil tambang tanah urug tersebut dijual langsung kepada orang yang membutuhkan untuk keperluan pembangunan atau perbaikan rumah.

"Untuk penambang di Pati sudah jalan enam bulan, dan di Blora empat bulan. Masing-masing tanah luasan 4 hektar. Hasilnya tanah urug dijual perorangan, satu truk isinya 8 kubik tanah harganya Rp 85 ribu, untuk sopir nanti jualnya sekitar Rp 120 ribu hingga Rp125 ribu," jelasnya.

Kabid Humas Polda Jatemg Kombes Iqbal Alqudusy menyebut perkara tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.

"Kami melengkapi administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah," kata Iqbal.

Barang bukti yang disita polisi yakni uang Rp1,2 juta, eksavator yang diambil akinya, kantong plastik yang berisi tanah urug, buku catatan ritase. Pelaku melanggar Pasal 158 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja.

"Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi IUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUPJ dan IUP dipidana maksimal 5 tahun dan denda Rp100miliar," pungkas Iqbal.