Sengketa Hasil Pileg, PKB dan Demokrat Lengkapi Bukti ke MK
Merdeka.com - Ardy Mbalembout, Kuasa Hukum Partai Demokrat untuk sengketa hasil Pileg 2019, menyatakan pihaknya telah melengkapi alat bukti dibutuhkan guna bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Ardy menyebut ada lima provinsi disengketakan yaitu Papua, Papua Barat, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Kalimantan, serta Banten.
"Kami datang untuk menambahkan alat bukti tambahan di beberapa provinsi untuk DPR maupun DPRD," kata Ardy, Rabu (3/7/2019).
Ardy menerangkan, sengketa kasus Partai Demokrat dibawa ke MK menyangkut penggelembungan suara, perubahan C1 sampai D1. Terlebih, lewat temuan di lapangan, dugaan kecurangan terkait perhitungan suara ada yang dilakukan bukan oleh pihak KPU, namun dilakukan pihak eksternal.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
-
Dimana KPU Papua Pegunungan rapat pleno? KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
"Maka dari itu, kami datang untuk memperkuat alat bukti," kata Ardy.
Selain Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga tercatat telah siap melengkapi alat bukti untuk bersengketa hasil Pileg 2019 di MK. Perwakilan Tim Hukum PKB, Frisca JM Gultom menyatakan telah memasukkan alat bukti tambahan yang memperkuat ada dugaan kecurangan yang mencederai suara Caleg PKB.
"Bukti ini boleh dimasukkan saat persidangan. Namun lebih baik kami masukkan sekarang," ujar Gultom.
Terkait PKB, perkara yang ditangani Gultom adalah untuk DPRD dan DPR Pusat daerah Papua dan Sumatera Selatan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP juga menggugat agar MK menetapkan hasil perolehan suara Pemilu anggota DPRD Papua Tengah V berdasarkan D Hasil distrik.
Baca SelengkapnyaSelain dari partai politik (parpol), juga ada gugatan perseorangan dari caleg.
Baca SelengkapnyaHakim MK meminta PDIP menunjukkan bukti-bukti konkret untuk dapat di cross check ulang.
Baca SelengkapnyaPPP menyatakan, suaranya untuk Pileg 2024 DPR RI di Papua Pegunungan berpindah ke PKB, Garuda dan PKN.
Baca SelengkapnyaPDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaKPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaPPK Kecamatan Keluang diduga telah mengubah hasil perolehan suara PKN.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar sebelumnya meminta MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPR RI dapil Papua Selatan 3.
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaRizal mengaku telah melaporkan dugaan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sorong, tetapi tidak ada tindak lanjut.
Baca SelengkapnyaPPP meminta MK membatalkan keputusan KPU soal hasil Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaTotal, ada 9 calon anggota DPD yang mengajukan sengketa hasil ke MK.
Baca Selengkapnya