Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sengketa tanah Bandara Soekarno-Hatta ditangani oleh Kemendagri

Sengketa tanah Bandara Soekarno-Hatta ditangani oleh Kemendagri Bandara Soekarno Hatta. ©jetphotos.net

Merdeka.com - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyinggung soal kasus yang sedang ramai di Kota Tangerang yakni soal batas wilayah Bandara Soekarno-Hatta antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Dia mengatakan, keputusan Kemendagri merupakan keputusan tertinggi terkait dengan sengketa batas wilayah.

Menurut Zaki, keputusan Kemendagri itu sendiri merupakan salah satu hasil kesepakatan dari peninjauan langsung ke wilayah Bandara Soekarno-Hatta. "Itu sudah dicek bersama. Jadi batas fisiknya jelas, dalam hal ini patok yang ada di luar bandara maupun di dalam bandara," terang Zaki, Rabu (17/9).

Zaki dengan tegas menyerahkan keputusan tersebut kepada Kemendagri. Apalagi, kata dia, semua sudah disepakati bersama antara Kemendagri, Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang. Zaki mengatakan, perlu diingat, batas wilayah merupakan kewenangan Kemendagri bukan SK Gubernur Jawa Barat apalagi SPL dan BPN. "Masalah ini harus dilihat dengan pikiran yang jernih," ujar Zaki.

Pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri menyatakan siap harus membayar pajak kepada siapapun hasil keputusan dari Kemendagri.

Humas dan Protokoler Bandara Soekarno-Hatta, Yudis Tiawan mengatakan, pihaknya tak terbebani jika harus membayar ke Pemkab Tangerang atas perubahan batas wilayah. "Wilayah manapun yang berhak atas lahan tersebut, kami sifatnya mengikuti. Kami ikuti keputusannya," katanya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tangerang Koeswarsa mengatakan, banyak kerugian yang bakal diterima Kota Tangerang apabila realisasi batas wilayah itu sudah ditetapkan Kemendagri. Apalagi, kata dia, yang hilang sekitar 320 hektare lahan Kota Tangerang dan akan pindah menjadi milik Kabupaten Tangerang.

"Ini bicara pendapatan asli daerah. Maka kami dukung rencana Wali Kota untuk mem-PTUNkan Kemendagri," terangnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini

Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini

Baca Selengkapnya
Pasang Surut Nasib Bandara Kertajati, dari Pembangunan Mangkrak Hingga Sepinya Penumpang
Pasang Surut Nasib Bandara Kertajati, dari Pembangunan Mangkrak Hingga Sepinya Penumpang

Pembangunan Bandara Kertajati sangat rumit. Bahkan proyek ini sempat mangkrak selama beberapa tahun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api di Medan, Kerugian Negara Rp1,1 Triliun
Kejagung Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api di Medan, Kerugian Negara Rp1,1 Triliun

Kejagung mengusut kasus korupsi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023.

Baca Selengkapnya
Deretan Rumah di Semarang Ini Rusak Parah Diduga karena Proyek Jembatan Tol, Begini Penampakannya
Deretan Rumah di Semarang Ini Rusak Parah Diduga karena Proyek Jembatan Tol, Begini Penampakannya

Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Bandara Husein Mau Ditutup Jokowi, Warga Curhat: Jarak ke Kertajati sama Kaya Jakarta-Bandung
Bandara Husein Mau Ditutup Jokowi, Warga Curhat: Jarak ke Kertajati sama Kaya Jakarta-Bandung

Rencana pemindahan penerbangan komersial Bandara Husein Sastranegara ditolak warga Bandung.

Baca Selengkapnya
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN

Adapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp90 Miliar Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp90 Miliar Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN

Masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Rp90 Miliar untuk Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN di Kalimantan
Pemerintah Siapkan Rp90 Miliar untuk Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN di Kalimantan

Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Baca Selengkapnya
Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun
Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun

Kerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.

Baca Selengkapnya
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya