Sepanjang Tahun 2018, 127 Bencana Alam Terjadi di Aceh Akibat Kerusakan Hutan

Merdeka.com - Kondisi hutan Aceh semakin kritis. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi. Pertambangan, illegal logging, proyek infrastruktur dan alih fungsi lahan menjadi penyebab hilangnya fungsi kawasan hutan, mengakibatkan bencana ekologi setiap saat menghantui Serambi Makkah.

Bencana yang melanda Aceh di penghujung 2018 ini, tidak terlepas dari ulah manusia yang tidak peduli dengan lingkungan. Manusia menjadi penyebab utama banyaknya terjadi bencana ekologi di tanah rencong, hingga laju kerusakan hutan di Aceh sekitar 26.835 hektare pada 2017.

Sepanjang 2018, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mencatat sebanyak 127 kali bencana ekologi terjadi di Aceh dengan total kerugian mencapai Rp 969 miliar. Kawasan hutan yang rusak mencapai 24.910 hektare yang berdampak pada manusia mencapai 50.270 jiwa, termasuk 1.728 jiwa mengalami krisis air bersih akibat kekeringan.

Kerusakan hutan akibat investasi di Aceh berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tahun 2018 mencapai 943 hektare, baik dalam kawasan maupun luar kawasan hutan. Termasuk pertambangan ilegal ikut menyumbang kerusakan hutan di Aceh. Luasnya mencapai 6000 hektare yang tersebar di 6 kabupaten/kota, yaitu Pidie, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Aceh Besar.

Walhi Aceh juga menemukan 32 titik illegal logging tersebar di 17 kabupaten/kota se-Aceh. Jumlah kayu yang telah ditebang mencapai 70.186 ton dengan perkiraan luas kawasan hutan rusak mencapai 175 hektare.

Menurut Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, lemahnya Pemerintah Aceh menyediakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial yang ditargetkan lebih kurang 400 ribu hektare se-Aceh, juga telah memperlemah perbaikan hutan di Aceh. Pemerintah Aceh saat ini hanya mampu memfasilitasi sekitar 42 ribu hektare atau baru 9.4 persen.

"Ancaman keutuhan fungsi kawasan hutan itu masih illegal logging, investasi SDA (Sumber Daya Alam) di kawasan hutan, pembangunan infrastruktur, pertambangan dan juga perambahan hutan," kata Muhammad Nur di Banda Aceh, Rabu (2/1).

Pertambangan ilegal berdasarkan pantauan Walhi Aceh masih marak terjadi selama 2018. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum, belum bisa menjadi efek jera bagi penamban emas ilegal, hingga sekarang aktivitasnya masih berlangsung.

Seperti di Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Selatan. Total kerusakan hutan akibat pertambangan emas ilegal mencapai 7.500 hektare.

Ditambah lagi pertambangan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan data pemerintah Aceh, di Aceh saat ini berjumlah 37 IUP dengan luas areal mencapai 156.003 hektare di 10 kabupaten/kota.

Muhammad Nur mencontohkan, PT EMM yang sudah memiliki IUP Operasi Produksi seluas 10.000 hektare mendapat penolakan dari masyarakat di Beutong Ateuh Benggalang, Nagan Raya. Warga beranggapan, keberadaan PT EMM akan merusak ekosistem di Beutong yang mereka jaga selama ini.

"Saat ini Walhi Aceh bersama masyarakat sedang menggugat ke pengadilan TUN Jakarta Timur untuk pencabutan izin," jelasnya.

Banjir menjadi ancaman dan mendominasi bencana ekologi selama 2018. Walhi Aceh mencatat ada 43 kali banjir terjadi, Karhutla 18 kali, kekeringan 8 kali, angin puting beliung 6 kali dan angin kencang 7 kali.