Serahkan 253 Sertifikat Wakaf, Jokowi Tak Mau Ada Sengketa Tanah di Ngawi

Merdeka.com - Presiden Jokowi menunaikan ibadah salat Jum'at di Masjid Agung Baiturrahman, Ngawi, Jawa Timur. Usai salat Jum'at, Jokowi menyerahkan sertifikat tanah wakaf yang diserahkan untuk rumah ibadah dan pondok pesantren di Ngawi, Jawa Timur.

"Hari ini telah dibagikan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 yang telah diberikan di Provinsi Jawa Timur," kata Jokowi di lokasi, Jumat (1/2).

Dia memastikan telah menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan itu ke seluruh provinsi yang ada di tanah air. Jokowi berharap dengan adanya sertifikat wakaf ini tak ada lagi sengketa tanah di rumah ibadah.

"Kenapa sih ini diberikan dan dipercepat baik untuk masjid, tempat pendidikan, musala, dan pondok pesantren? Karena setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, pergi ke daerah suara yang masuk ke telinga saya adalah sengketa lahan," ujarnya.

Dia menuturkan tanah wakaf banyak yang menjadi sengketa. Jokowi mencontohkan adanya tanah masjid yang disengketakan oleh ahli waris di Jakarta.

"Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin para pemegang sertifikat tanah wakaf menjaga dengan baik pemberian pemerintah tersebut. Jokowi mengapresiasi kinerja dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerja keras dalam memberikan sertifikat wakaf hingga sertifikat tanah untuk rakyat.

Sehingga pemilik tanah memiliki bukti hukum yang kuat guna menghindari sengketa tanah yang kerap terjadi di masyarakat.

"Pak Menteri BPN dengan Kanwil BPN dan kantor BPN kerjanya cepat sekali sekarang ini. Begitu diperintah langsung, hampir di setiap provinsi. Karena saya beri target. Kerja itu harus diberi target jumlah," terang dia.

Kepada para jemaah yang hadir, Jokowi mengingatkan agar sama-sama menjaga persatuan dan persaudaraan. Dia tak ingin perbedaan politik dan pandangan membuat masyarakat menjadi terpecah.

"Jangan sampai antarkampung tidak saling omong gara-gara pilihan bupati, antartetangga tidak saling omong gara-gara pilihan gubernur, dalam majelis taklim enggak saling omong gara-gara pilihan presiden. Padahal pilihan bupati, gubernur, wali kota, presiden setiap 5 tahun ada terus. Apa kita enggak mau ngomong-ngomong terus?" ucap Jokowi.

Reporter: Lizsa Egeham