Follow
Serapan Anggaran Dinkes Jabar Paling Rendah
Merdeka.com - Serapan anggaran Pemprov Jabar tahun 2018 mencapai 95,42 persen dari angka Rp 35,7 triliun. Meski total serapan anggaran meningkat dibanding periode sebelumnya, ada beberapa catatan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan yang serapannya redah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa mengatakan, serapan Dinas Kesehatan masih di bawah 80 persen. Dari total anggaran 2018 yang dimiliki sebesar Rp 1,23 triliun, mereka hanya menyerap Rp 942 miliar.
"Serapan paling rendah di Dinkes (Dinas Kesehatan), serapannya 74,62 persen. Ada banyak faktor yang menyebabkan serapannya tidak maksimal," katanya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (3/1).
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Apa capaian kinerja pembangunan Pemprov Kaltim? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Kenapa Ridwan Kamil ingin memberikan anggaran ke RW? RK mengaku gagasannya itu juga pernah diterapkan saat dirinya didapuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Progamnya itu diklaimnya bahkan membuat antusias warga Jabar kala itu. Di satu sisi, usulannya tersebut agar warga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian di wilayahnya masing-masing.
-
Apa fokus Pemkab Kutim di sektor kesehatan? Sementara itu, di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kabupaten Kutai Timur, dr. Bahrani Hasanal menyampaikan pihaknya focus pada pencegahan dan screening stunting.
Sejumlah faktor itu dijelaskan Iwa karena Dinkes mengkordinir lelang sejumlah rumah sakit, seperti RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk, RSUD Jampang Kulon, RS Paru Sidawangi, Dan RS jiwa.
"Gagal lelang di Pameungpeuk itu menjadi penyumbang terbesar tidak terserapnya anggaran di Dinkes," katanya.
Selebihnya, serapan dari OPD lain ia klaim memenuhi target serapanan belanja daerah 2018 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, Iwa sudah melakukan evaluasi dan monitoring secara berjenjang dan pemantauan langsung dengan kepala OPD.
"Alhamdulillah (serapan anggaran) tahun 2018 lebih baik dari 2017. Dan angka yang berhasil direalisasikan itu terbilang besar sepanjang sejarah jika dilihat dari total angka absolut" ujarnya.
Menurut Iwa, penyerapan anggaran tahun 2018 dengan total Rp 35,7 triliun realisasinya Rp 33,76 triliun. Paling signifikan terlihat dari realisasi di sektor belanja langsung, di mana anggarannya Rp 8,5 triliun realisasinya Rp 7,82 triliun atau 91,8 persen.
Lalu, di bidang infrastruktur, dan pengadaan barang dan jasa raihannya mencapai 94 persen dari Rp 4 triliun. Untuk belanja modal Rp 3,6 triliun realisasi Rp 3,17 triliun. Belanja pegawai Rp 5,67 triliun realisasinya Rp 5,54 triliun atau 97,76 persen artinya penganggaran pegawai sudah mendekati akurat.
Sementara belanja hibah Rp 9,4 triliun realisasinya Rp 8,8 triliun atau 93,6 persen. Pada belanja tersebut penuh dengan kehati-hatian dan belanja hibah ini paling besar terserap BOS untuk 7 juta siswa Rp 8 triliun untuk SD, SMP, SMA/SMK.
"Artinya proses perencanaantahun 2018 sudah cukup baik," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya