Follow
Serapan anggaran rendah, kementerian berpontensi selewengkan APBN
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwartta mengatakan, potensi penyelewengan APBN 2016 cukup besar. Terlebih, akhir tahun 2016 tinggal beberapa bulan lagi.
Menurut Alex jika penyerapan anggaran masih sangat sedikit dan dipaksakan habis pengawasan di setiap kementerian masih kurang. "Kalau menjelang akhir tahun pekerjaan itu direncanakan dari awal tapi baru dilaksanakan, dihabiskan menjelang tahun anggaran selesai itu menjadi tidak hati-hati berarti kontrol dan pengawasannya kurang. Kemungkinan besar terjadi permasalahan menjadi semakin tinggi," ujar Alex di kantor ombudsman, Senin (22/8).
Menurut Alex apa yang bisa diharapkan dengan sisa anggaran cukup besar namun rentan waktu akhir tahun sudah dekat. Terlebih lagi, Alex menambahkan, prioritas kementerian tidak sebaiknya dilakukan secara tergesa-gesa alias kepepet.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang diusulkan KKP untuk anggaran 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif TA 2024 senilai Rp 714,44 miliar atau tepatnya Rp714.440.000.000.
-
Apa harapan di tahun baru 2024? Semoga di tahun ini, setiap langkah kita dipandu oleh petunjuk-Nya. Selamat menghadapi fase baru yang dipenuhi dengan berkah!
-
Bagaimana Menkumham ingin jajarannya menargetkan tahun depan? Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal. 'Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas,' tegasnya.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
Belum lagi proyek yang dikerjakan dengan alasan mendesak hasilnya justru kerugian negara. "Ketika dipaksakan dibangun dalam waktu singkat kan dampaknya kepada kualitas," ujar dia.
"Untuk bangun apa gitu dua bulan cukup enggak? Itu kan harus dinilai oleh pelaksana pembangunan itu. Mereka kan punya prediksi," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya
Pemangkasan perjalanan dinas merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Permasalahan anggaran juga akan dihadapi kabinet Prabowo-Gibran pada masa awal pemerintahan di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca Selengkapnya