Serapan APBD DKI rendah, Ahok klaim sedang selamatkan anggaran
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa pihaknya tengah menyelamatkan terpuruknya kondisi penyerapan anggaran. Sejauh ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 baru terserap 19,21 persen atau sebesar Rp 12,22 triliun. Jumlah tersebut terhitung dari total belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun per 29 Juli 2015. Ahok sendiri mengelak jika kerja-kerjanya sejauh ini dianggap buruk karena permasalahan tersebut.
"Selalu teman-teman mendesak saya seolah-olah (buruk) kalau penyerapan anggarannya kecil. Saya lagi menyelamatkan anggaran ini, pajak nasional juga sekarang semuanya lagi turun jadi penerimaan juga berkurang," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (3/8).
Ahok menjelaskan, bahwa dirinya geram sebab APBD 2015 masih saja disusun dengan harga satuan yang tidak benar. Selain itu APBD 2015 juga tidak disusun dengan sistem e-musrenbang. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dinilainya masih menyusun anggaran dengan nilai berlebih serta masih ada permainan dengan konsultan abal-abal.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
Salah satu contoh yang diberikan Ahok ialah anggaran pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Kecamatan yang direncanakan menggunakan anggaran mencapai Rp 48 miliar. Ahok menegaskan bahwa GOR standar internasional seperti yang ada di Amerika Serikat itu harusnya bisa dibangun dengan anggaran Rp 46 miliar.
Di sisi lain, Ahok menyayangkan pula sejauh ini sudah banyak GOR di Jakarta yang dibangun dengan anggaran besar, namun tidak laik pakai. Kasus upaya penggelembungan anggaran seperti ini membuat Basuki membatalkan rancangan anggaran tersebut.
"Buat saya bukan soal serap anggarannya, tapi (serapan) APBD Perubahan 2015 pasti maksimal. Nanti penyusunan APBD 2016 dengan e-musrenbang yang benar dengan harga satuan yang benar dengan sistem rancang bangun, kami akan kebut habis. Jadi enggak masalah serapan APBD 2015 kecil, memang saya potong programnya," tuturnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, total nilai APBD DKI Jakarta sebesar Rp 69,28 triliun. Angka itu dipilah menjadi dua yaitu belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun. Sedangkan anggaran lainnya yaitu melalui jalur dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,63 triliun.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya