Follow
Serikat Buruh NU Tolak Aksi 22 Mei
Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi) Nahdlatul Ulama, Syaiful Bahri Anshori mengaku tidak setuju rencana aksi people power yang dipicu akibat adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu. Dia menilai, aksi yang akan digelar 22 Mei bertentangan dengan hukum.
"Sarbumusi tidak sepakat dengan sekelompok orang yang akan melakukan gerakan people power karena itu bertentangan dengan hukum dan akan menjadikan negara ini tidak stabil, bahkan bisa mengarah ke konflik horizontal dan konflik sosial," ungkap Syaiful, Senin (20/5).
Syaiful meminta kepada semua pihak untuk menghormati hasil Pemilu dan menyelesaikan dugaan kecurangan Pemilu melalui jalur Konstitusional.
-
Mengapa People Power dilakukan? Dengan begitu, rakyat bisa mengawasi kinerja pemerintah selama berkuasa.
-
Apa itu People Power? People Power adalah gerakan rakyat menggulingkan kekuasaan otoriter.
-
Bagaimana People Power terjadi? Gerakan People Power ini sudah terjadi di beragam negara, seperti Filipina dan Indonesia.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
"Kita harus menghormati hasil Pemilu yang berjalan dengan baik dan lancar dan menghormati hasil kerja KPU dan Bawaslu," katanya.
"Kalau ada hal-hal yang dianggap melanggar atau curang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada, apakah itu lewat MK atau yang lainnya," imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga mengimbau kepada Serikat Pekerja yang lain untuk tidak usah ikut-ikutan aksi people power.
"Menghimbau kepada semua Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk tidak usah ikut aksi people power," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam aksinya mereka meminta pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP Turunannya.
Baca Selengkapnya
Seruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.
Baca Selengkapnya
Mereka menuntut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya.
Baca Selengkapnya
Ia juga menegaskan, bahwa dengan adanya kegiatan tersebut bisa menimbulkan gesekan antara ormas dan masyarakat lokal.
Baca Selengkapnya
Pengusaha yang diwakili Apindo DKI menginginkan kenaikan upah minimum berkisar 3-4 persen.
Baca Selengkapnya
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa
Baca Selengkapnya
Aksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.
Baca Selengkapnya
Mustofa mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Santri Gus Dur menggugat, tidak sesuai dengan sikap Nahdliyin.
Baca Selengkapnya
Ribuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang telah berkoordinasi dengan sejumlah serikat pekerja untuk pengawalan tersebut
Baca Selengkapnya
Sejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca Selengkapnya
Diketahui, sejumlah bus yang mengangkut massa menggelar demo di sekitaran lokasi Muktamar ke-VI PKB, di Nusa Dua, Bali
Baca Selengkapnya