Serikat Pekerja dukung Menteri Rini jual gedung Kementerian BUMN

Merdeka.com - Menteri BUMN Rini Soemarno berencana menjual Gedung Kementerian BUMN atas alasan efisiensi. Hal itu sontak ramai menuai kritik dari berbagai kalangan.

Namun, dukungan justru datang dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu. Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono mengatakan, rencana penjualan gedung tersebut harus disikapi secara cerdas dan tidak perlu dipolitisasi. Sebab penjualan tersebut merupakan salah satu langkah untuk melakukan efisiensi APBN.

"Sebab hanya 260 pegawai di Kementerian BUMN sangatlah tidak efisien jika menggunakan gedung dengan kapasitas 22 lantai. Sebab biaya perawatan gedung sangat tidaklah murah setiap tahunnya yang harus ditanggung pemerintah. Apalagi pekerjaan di Kementerian BUMN lebih banyak administratif dan sedikit yang manajerial," kata Arief dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (19/12).

Menurutnya, seiring dengan kemajuan teknologi bukan lagi zamannya sebuah entitas bisnis menggunakan gedung yang tinggi dan besar untuk pencitraan. Dia mengatakan, Kementerian BUMN adalah entitas bisnis yang mempunyai tujuan untuk mencetak profit dalam mengelola perusahaan perusahaan milik negara.

"Karena itu lebih (baik) kantor Kementerian BUMN dijual dan digantikan dengan kantor yang minimalis untuk 150 saja dan selebihnya menggunakan virtual office dengan memanfaatkan kemajuan teknologi canggih," ujarnya.

Dia mengatakan, inefisiensi ruang perkantoran juga tidak hanya di kementerian BUMN. Di kantor-kantor perusahaan BUMN sendiri, kata dia, banyak terjadi inefisiensi dalam penggunaan ruang kantor.

"Ornamen ruangan dan gedung. Tengok saja ruang direksi dan komisaris bank pelat merah yang sangar besar dan dipenuhi lukisan yang bernilai jutaan rupiah. Karena itu banyak aset BUMN berupa gedung yang tidak terpakai atau terlalu besar juga sebaiknya divestasi untuk menambah permodalan."

"Karena itu sebaiknya DPR tidak perlu mempersoalkan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN karena tujuannya jelas. Langkah pemerintah melakukan efisiensi juga harusnya diikuti oleh DPR dengan lebih memanfaatkan virtual office (kantor dunia maya) dibandingkan membangun gedung baru lagi," katanya.