Serikat Pekerja Farmasi Minta Upah Tenaga Kesehatan Sesuai UMR

Merdeka.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Reformasi (FSP FARKES R), Idris Idham mengingatkan agar pekerja kesehatan yang bergelut melawan covid-19 tetap diperhatikan semua pihak. Momen ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 7 April.

"Hal sederhana adalah, kami meminta seluruh pekerja rumah sakit harus dilindungi dengan APD yang standar," kata Idris dalam keterangan yang diterima liputan6.com, Rabu (8/4).

Selain itu, tambahan vitamin dan suplemen serta penambahan menu yang bergizi harus diberikan ke tenaga kesehatan. Mengingat pekerja di sektor kesehatan ini berisiko tinggi tertular penyakit.

Tak hanya itu, FSP FARKES R yang merupakan anggota afiliasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar para pekerja di rumah sakit, Puskesmas, maupun klinik diberikan upah yang layak.

Terlebih lagi, saat ini masih banyak pekerja rumah sakit yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.

"Hal yang tak kalah penting, jangan ada lagi pekerja di rumah sakit yang berstatus sebagai pegawai kontrak, outsourcing, apalagi magang, termasuk jangan mengabaikan keberadaan petugas cleaning service di rumah sakit," ujarnya.

Dengan adanya wabah Covid-19 ini, Idris menilai bahwa terbukti tenaga kesehatan adalah elemen penting untuk memerangi pandemi. Karena itu, setiap tenaga kesehatan harus sadar akan hak-haknya sebagai bagian dari pekerja atau buruh. Salah satunya dengan berserikat.

Buruh Minta Tetap Digaji Penuh

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono berharap para buruh yang terdampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetap menerima gaji penuh. Ini harus dipenuhi perusahaan meski buruh tidak bekerja atau libur sebagai imbas penerapan PSBB.

"Sampai saat ini, masih banyak perusahaan yang mempekerjakan buruh. Dengan PSBB, harapannya perusahaan segera meliburkan buruh dengan memberikan upah penuh," kata Kahar kepada liputan6.com, Rabu (8/4).

Dia menyarankan agar pemerintah terus memastikan masyarakat di area PSBB terpenuhi kebutuhan dan daya belinya. Jika tidak begitu, maka masyarakat akan kesulitan dalam menyambung hidup.

"Misalnya ojek online yang tidak mengangkut penumpang, pedagang kaki lima, maupun buruh yang tidak mendapatkan upah. PSBB menyulitkan buruh bergerak. Misalnya melakukan pembelaan terhadap yang dirumahkan tanpa upah dan yang di PHK," ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah mencegah agar pengusaha tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19 ini.

Reporter: Tira

Sumber: Liputan6.com