Follow
Seskab: Masih Ada yang Coba-Coba, Tapi Lakukan Amandemen UUD '45 Tidak Mudah
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui ada pihak yang mencoba menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, dia bilang, tidak mudah untuk mengubah konstitusi.
"Bahwa masih ada yang mencoba-mencoba tetapi kami tahu untuk mengubah apalagi melakukan amandemen undang undang dasar tidak mudah," katanya saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di komplek parlemen, Senayan, Jakarta (5/3).
Menurutnya, jika UUD 1945 diubah untuk memperpanjang masa jabatan presiden, maka akan menimbulkan masalah. Kotak pandora akan terbuka ke mana-mana.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Bagaimana masa jabatan presiden diatur sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Prabowo maju di Pilpres 2024? Meski sudah masuk ke kursi pemerintahan, Prabowo belum menyerah akan tekadnya.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Mengapa hasil pemilu 2024 berpengaruh terhadap arah kepemimpinan negara? Melansir laman Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu adalah salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin.
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
"Itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana, saya yakin ini menjadi pelajaran karena ini termasuk menjadi bagian di tahun '99 ketika amandemen itu dilakukan," tuturnya.
Pramono mengutarakan hal itu berangkat dari pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera yang menyinggung isu masa jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Dia menduga ada anggaran untuk mendukung isu-isu tersebut.
Hal itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Promo Anung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (5/3).
"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan kegiatan isu 3 periode atau penundaan (pemilu) karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," ujar Mardani saat raker.
"Kalaupun isu itu ada biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai," sambung politisi PKS itu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Bamsoet meminta, agar wacana pembahasan amendemen jangan dicurigai sebagai upaya untuk menunda Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Selengkapnya
Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR
Baca Selengkapnya
MK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Pimpinan MPR bertemu Jokowi di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Jumat (28/6).
Baca Selengkapnya
Djarot menyinggung anggota DPR pun mau bila masa jabatannya diperpanjang dua tahun.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang belakang ramai digaungkan MPR.
Baca Selengkapnya
Kegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Mahfud menolak hal itu saat menjabat menko polhukam karena melihat ada tendensi-tendensi yang berpotensi muncul dari revisi UU itu.
Baca Selengkapnya