Seskab Pramono sebut PP Nomor 32 bukan menghalangi pejabat nyapres

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2018 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan upaya untuk menghalangi seseorang pejabat negara untuk mencalonkan diri maju di Pilpres 2019.

Menurut Pramono, PP yang mengatur tentang cuti pejabat negara yang akan melakukan kampanye tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu).

"‎Sama sekali enggak (menghalangi)," kata Pramono di kantornya, gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (25/7).

Pramono mengatakan bahwa PP tersebut bukan hanya ditujukan kepada kepala daerah saja, dalam mengajukan cuti atau izin ke presiden‎ saat mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden.

Tetapi ‎berlaku untuk wakil gubernur, bupati, menteri, DPR, maupun DPRD. Sehingga PP itu berlaku secara umum, termasuk presiden dan wakil presiden yang mengajukan cuti ketika akan berkampanye.

"‎Jadi UU No 7 Tahun 2017 memang mengamatkan kepada presiden untuk membuat PP dan itu turunan dari perintah undang-undang. Mungkin yang mengkritisi itu belum baca PP-nya," terang Pramono.

Ia berpendapat, ‎PP tersebut telah sejalan dengan Undang-Undang Pemilu dan pemerintah tidak menambah-nambahkan. Namun PP tersebut mengatur lebih rinci mengenai izin cuti kampanye.

"Bagi bupati dan sebagainya itu 14 hari, jadi yang diatur detail itu, hanya masalah waktu," ucap Pramono.

Sebelumnya, tanggal 19 Juli 2018, Presiden Jokowi menandatangani PP No 32 Tahun 2018, tentang tata cara cuti bagi pejabat yang akan berkampanye.

Dalam PP tersebut, terdapat Pasal 29 yang mewajibkan kepala daerah untuk meminta izin kepada Presiden jika akan menjadi capres ataupun cawapres.

Adapun, bunyi Pasal 29, yaitu :

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I).‎