Sesmenko Polhukam: Jangan sampai media sosial memecah belah bangsa!
Merdeka.com - Maraknya aksi provokatif di media sosia menjadi perhatian serius. Pemerintah meresponsnya dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) antara kementerian dan lembaga pemerintah untuk membahas permasalahan tersebut.
Sesmenko Polhukam, Letjen Yayat Sudrajat mengatakan, perkembangan media sosial saat ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga negatif. Untuk itu perlu menjadi perhatian masyarakat luas.
"Oleh karenanya harus menjadi alert. Intinya supaya kita waspada dalam memilih milih informasi apakah informasi ini benar atau tidak. Yang kita harapkan jangan sampai nanti dengan media sosial ini malah memecah belah Bangsa. Yuk kita sama-sama membangun bangsa dan negara ini," jelasnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/11).
-
Kenapa kekerasan oleh ODGJ jadi isu serius? Beberapa insiden penyerangan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) seperti serangan senjata tajam oleh MW di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, serta kejadian serupa di Sukabumi dan Bekasi, memperlihatkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kejiwaan adalah isu yang harus ditangani dengan lebih serius.
-
Apa yang dibahas dalam diskusi antara polisi dan admin medsos di Pekanbaru? Dalam diskusi tersebut, atmosfer yang cair terlihat, dan admin media sosial memberikan respon positif terhadap inisiatif polisi. Jarwo, seorang perwakilan admin, menyambut baik langkah Kasat Reskrim dalam merangkul mereka. 'Kami mengapresiasi peran admin media sosial dalam melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, tetapi juga mengingatkan akan kebutuhan verifikasi lebih lanjut untuk menangkal berita hoax,' kata Bery Rabu (17/1).
-
Dimana diskusi Kemensos berlangsung? Komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mewujudkan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas terus ditingkatkan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dalam penyelenggaraan Diskusi Reflektif Penanganan Disabilitas secara Inklusif, Holistik, dan Integratif, di Aula Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
-
Mengapa BPIP menggelar diskusi etika penyelenggara negara? Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.
-
Apa dampak dari ujaran kebencian di media sosial? Media sosial menjadi salah satu aspek yang ditekankan, karena berpotensi disalahgunakan lewat ujaran kebencian.
-
Dimana kasus ini menjadi perhatian luas? Kasus ini telah menarik perhatian luas di media sosial.
Ketika disinggung apakah pemerintah kewalahan menangani permasalahan ini, Yayat menyatakan bahwa pemerintah tidak terganggu dengan masalah tersebut. Menurutnya, suasana adu domba disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab ini harus menjadi perhatian masyarakat agar tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jangan kewalahan dong, itu kan dinamika kehidupan. Jadi banyak sekali hal-hal negatif yang mengadu domba. Kalau kita tidak alert terhadap itu bahaya, menyangkut masalah kesatuan dan persatuan bangsa. Negara kesatuan jangan sampai terpecah belah," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) itu.
Yayat juga berharap, kegiatan ini dapat memberikan solusi terjadi saat ini. Sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi kementerian maupun lembaga berada di bawah naungan Kemenko Polhukam.
"Kita kawal bagaimana rekomendasi itu mengarah sebagai suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. (Kemenko) Polhukam tugasnya adalah sinkronkan dan harmonisasikan kementerian atau lembaga berada di bawah koordinasi Menko Polhukam," tutupnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Konflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaMa’ruf menyampaikan, media sosial dapat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memecah belah umat.
Baca SelengkapnyaHoaks dapat memecah belah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik.
Baca SelengkapnyaMasyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca SelengkapnyaBahkan, banyak negara di dunia yang mengalami kekacauan karena tidak bisa menyaring konten hoaks di dunia digital.
Baca SelengkapnyaAgar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI untuk menjaga netralitas.
Baca SelengkapnyaPernyataan yang disampaikan pemerintah harus lebih simpatik, mengedepankan sisi emosional.
Baca SelengkapnyaForum Pemred bersikap tentang dinamika politik jelang Pemilu 2024 yang semakin bergejolak.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenkominfo akan menertibkan akun buzzer yang menyebarkan informasi hoaks dan radikalisme.
Baca Selengkapnya