Setahun BPJS, standar pelayanan medis dinilai masih buruk

Merdeka.com - Sejak dibentuk tahun 2014 silam oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dinilai masih belum memenuhi standar pelayanan medik nasional (SPMN). Yayasan Pemberdayaan Konsumen menilai hal itu membuktikan bahwa BPJS gagal memenuhi ekspektasi masyarakat.

Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Marius Widjajarta mengatakan, masih banyak yang harus dikaji soal pelayanan BPJS. Pasalnya menurut dia, hingga kini rakyat kecil masih belum bisa memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara maksimal.

"Sudah 22 tahun saya pantau (SPMN) tidak ada, terakhir saya dengar tim Kemenkes itu ke Australia studi banding soal pelayanan, tapi hasil nol," kata Marius, dalam diskusi bertema 'Mau Sehat Kok Repot?' di Warung Daun, Cikini, Sabtu (21/3).

Marius juga mengkritik cara pembayaran BPJS yang berbasis paket. Menurut dia, cara tersebut sama saja tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"BPJS sistem bayarnya bukan manage care, seperti anda ke warung anda sudah dipilihkan makanan, bukan ditanya mau makan apa," imbuhnya.

Sementara itu Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Fajriadinur mengklaim, dengan adanya JKN masyarakat Indonesia sangat terbantu saat mengalami sakit. Dia membantah, bila pelayanan medis di tiap rumah sakit masih buruk ketika menerima pasien BPJS.

"Dulu orang miskin dilarang sakit sekarang boleh, karena ada akses JKN dan badannya sudah dibentuk," jelas Fajri.