Setahun Dua Kali Panen, Indeks Pertanaman Lahan CSA di Daerah Capai Target

Merdeka.com - Indeks pertanaman (IP) pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture (CSA) di 10 provinsi mencapai target. Artinya, terjadi peningkatan produksi padi untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok.

IP merupakan rata-rata masa tanam dan panen satu tahun pada lahan yang sama. Dua kali panen satu tahun dicapai lokasi penyuluhan pertanian melalui demonstration plot (demplot) CSA naik dari 1.93 pada 2021 ke 1.99 tahun 2022 pada lahan demplot CSA wilayah kegiatan Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP).

Target CSA SIMURP terhadap IP adalah menggenjot dari 100 menjadi 200 dan seterusnya hingga 400 atau empat kali tanam dalam setahun. Program SIMURP mencakup 24 kabupaten di 10 provinsi, dengan tingkat IP berbeda sesuai karakteristik lahan dan sumber daya pendukung lahan pertaniannya di tiap wilayah.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Bustanul Arifin Caya mengatakan, SIMURP mengintroduksi varietas hemat air, pola tanam, dan pergeseran waktu tanam. Selain pengelolaan lahan, peningkatan indeks pertanaman di suatu lokasi dapat mengandalkan pengelolaan air.

"CSA SIMURP mengintroduksi teknologi pengelolaan air seperti pompanisasi, pembuatan bak pembagi air, mendukung penyaluran air dari infrastruktur yang sudah ada seperti irigasi," kata Bustanul Arifin kepada wartawan, Rabu (31/5).

Strategi peningkatan IP, lanjut Bustanul AC, dilaksanakan pada 24 kabupaten di 10 provinsi, dengan SIMURP sebagai 'pengawal teknologi' yang melibatkan kelompok tani (Poktan) dan Gapoktan serta stakeholders didukung dinas terkait di bawah koordinasi Kementan.

"Jika peningkatan IP konsisten dilaksanakan serta direplikasi oleh kelompok tani lain, maka peningkatan produksi padi dapat tercapai pada lokasi kegiatan SIMURP," lanjutnya.

Ada sejumlah hal utama sasaran pencapaian CSA yakni peningkatan IP, produktivitas dan pendapatan sektor pertanian, adaptasi dan membangun ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim (DPI), dan berupaya mengurangi hingga meniadakan emisi gas rumah kaca.

Petani, lanjutnya, diajak dan didorong mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik, menggunakan bibit varietas unggul dan tahan hama, menggunakan pestisida nabati, dan lain sebagainya.

"Intinya, kita mulai berorientasi ke pertanian cerdas iklim dengan mengembalikan kesuburan tanah. Utamanya, untuk menghasilkan produktivitas padi yang tinggi dan sehat tanpa merusak kesuburan lahan," beber Bustanul.

Terpisah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong peningkatan IP di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah dan unsur hara secara terpadu serta melalui pola tanam, baik padi maupun tanaman pangan lainya.

"Peningkatan IP dengan mengandalkan pengelolaan air yaitu optimalisasi pengelolaan sumber daya air, dengan memanfaatkan potensi sumber daya air, air permukaan (sungai, mata air) maupun air tanah," kata Syahrul Yasin Limpo.

Tujuannya, lanjut Syahrul, agar petani dapat menanam padi dua kali dalam setahun sesuai dengan ketersediaan airnya.

Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan negara maju di dunia ditentukan oleh sektor pertanian, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, pertanian harus dimajukan.

"Kalau kita ingin pertanian maju, benahi penyuluh dan petaninya. Pengungkit terbesar produktivitas adalah petani dan penyuluh, bukan benih, pupuk atau Alsintan. Untuk mencapai itu pemberdayaan penyuluh dimulai dari BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di kecamatan," katanya.

Dedi Nursyamsi menambahkan penyuluh hebat adalah yang berpikir bagaimana meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Bagaimana mengendalikan hama. Bagaimana bisa dipasarkan dan menguntungkan petani.

Program SIMURP merupakan modernisasi irigasi strategis dan program rehabilitasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan target lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS). (mdk/cob)