Follow
Setelah RUU Tax Amnesty, DPR siapkan RUU Lalin Devisa dan KUP
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan (DPR) Ade Komarudin mengatakan dalam rapat konsultasi dengan Presiden diperoleh kesepahaman bahwa setelah pembahasan RUU Tax Amnesty, DPR dan pemerintah akan membahas RUU Lalu Lintas Devisa dan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
"Setelah pembahasan RUU Tax Amnesty ini kemudian akan dilakukan RUU lalu lintas devisa dan juga tentang RUU KUP. Itu juga sangat penting sebagai perbaikan dari sistem perpajakan bahwa perbaikan pajak itu harus dilakukan secara sistemik agar selesai seluruh agenda reformasi perpajakan kita di Indonesia," terang Akom sapaan Ade Komarudin dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4) .
Sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya, seharusnya RUU Tax Amnesty dibarengi dengan revisi terhadap UU Lalu Lintas Devisa yang selama ini membolehkan devisa bebas ke luar negeri walaupun dihasilkan dari Indonesia.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Siapa yang menyepakati 5 RUU ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa yang diterbitkan oleh Kementerian ATR untuk aset masyarakat? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Mengapa 5 RUU ini penting? 'Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia,' ujar Prabowo.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
"Presiden setuju untuk melakukan revisi UU Lalin Devisa termasuk untuk juga secara setelah ini follow upnya revisi atau tentang ketentuan umum pajak (KUP) itu ya," ujarnya.
Selain itu, Fadli yang merupakan anggota Fraksi Gerindra meminta kepada Presiden Jokowi untuk hati-hati dalam pembahasan RUU Tax Amnesty. Walaupun dia telah mendengar alasan dari Jokowi kenapa menginginkan RUU Tax Amnesty untuk segera dibahas dan disahkan.
"Kita minta pengkajian dilakukan secara cermat, mendalam, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru walaupun kita ingin kebutuhan yang secepatnya ini bisa semaksimal mungkin ya kita akomodir," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.
Baca Selengkapnya
Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR RI Periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya