Setnov: Jokowi sudah tahu apa yang diputuskan soal Arcandra
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, meyakini Presiden Joko Widodo telah memiliki keputusan soal polemik kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Thahar. Apapun keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi, Novanto menyatakan Partai Golkar siap mendukungnya.
"Presiden sudah mengetahui apa yang harus diputuskan. Apapun putusannya Presiden tentu akan kami dukung tentu akan kami lakukan yang terbaik," kata Novanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8).
Novanto meyakini apapun keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi nantinya merupakan keputusan yang terbaik.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Siapa yang berhak memilih? KPU sudah menentukan siapa saja yang bisa menjadi pemilih dalam pemilu.hal itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
-
Apa yang dipilih di Pilkada? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokratis yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah.
-
Apa janji Ganjar jika terpilih jadi presiden? 'Di sini ada mas Arsjad, nanti teman-teman Apindo bisa ngobrol. Beliau tim saya, tapi tidak otomatis jadi menteri,' ujar Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/12).
"Kita yakin dan percaya kepada Presiden beliau yang sangat hati-hati, arif dan selau memperhatikan masalah dengan secara aturan. Kita yakin Presiden selalu mencarikan yang terbaik buat kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna H Laoly mengakui Menteri ESDM Arcandra Tahar mempunyai paspor warga negara Amerika Serikat dan Indonesia alias berkewarganegaraan ganda. Mengenai status WNI Arcandra, Yassona bisa saja mencabutnya melalui SK Penghilangan Warga Negara Indonesia.
"Kehilangan kewarganegaraan itu harus diformalkan melalui keputusan menteri. Saya setiap bulan itu menandatangani SK penghilangan warga kenegaraan asing eh warga negara Indonesia atau menerima kewarganegaraan asing menjadi Indonesia. Itu SK Formal jadi secara legal formal belum ada proses pencabutan kewarganegaraan (Indonesia) melalui SK Menkum HAM kepada Pak Arcandra belum ada secara legal formal belum ada pencabutan itu," kata Yasonna di sela-sela mengisi acara di Lapas Klas II Narkotika, Cipinang, JakartaTimur, Senin (15/8).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal kapan pengumuman cawapres Ganjar, Megawati menyebut hanya tinggal menunggu waktunya saja.
Baca SelengkapnyaNusron menyatakan, jika Prabowo-Gibran menang, maka semua tokoh berseberangan bakal diajak rekonsiliasi.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaProjo meyakini jika Presiden Jokowi akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaLangkah politik keluar dari PDI Perjuangan Maruarar ia sebut mengikuti Jokowi
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan dua paslon pesaingnya merupakan putra terbaik bangsa
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaPaloh tak masalah apabila partainya kembali kehilangan jatah menteri di kabinet Jokowi.
Baca Selengkapnya