Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setuju Panglima TNI, Ketua MPR sebut demokrasi RI kebablasan

Setuju Panglima TNI, Ketua MPR sebut demokrasi RI kebablasan Zulkifli Hasan temui Setya Novanto di DPP Golkar. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengkritik demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia. Menurut dia, demokrasi di Tanah Air tidak sesuai dengan Pancasila sila ke empat.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan setuju dengan pandangan Gatot. Menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan.

"Saya sependapat jika itu dikatakan sudah lampu kuning, ya kan awalnya kita dari otoriter sekarang malah bebasnya luar biasa, kalau memang dibilang kelebihan saya setuju," ujar Zulkifli Hasan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, (5/6).

Orang lain juga bertanya?

Zulkifli menilai, demokrasi kebablasan hampir terjadi di semua bidang. Dia tak setuju jika parlemen disebut tak demokratis.

"Ya hampir disemua bidang, kan Parlemen itu yang milih rakyat," singkatnya.

Lebih jauh, Zulkifli kembali mengingatkan, Pancasila itu bukan berarti siapa yang lebih nasionalis, melainkan membagi kasih sayang kepada seluruh warga negara.

"Pancasila itu apa sih, kan tujuannya satu, senasib sepenanggungan, intinya kasih sayang, tapi sekarang kok saling menyakiti berarti sudah lebih ini," tuturnya.

Diapun juga menyinggung berbagai pihak saat terjadinya pemilihan umum atau kepala daerah, dimana sering kali agama dan nasionalisme diperjual belikan. "Agama dipolitisasi dan NKRI dipertaruhkan tentu itu yang juga harus kita evaluasi," sindirnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut demokrasi dijalankan di Indonesia saat ini tak lagi sejalan dengan Pancasila. Padahal, kata Gatot, sila keempat dalam Pancasila sudah mengatur cara berdemokrasi di Tanah Air.

Itu diungkapkan Gatot saat memberikan ceramah dalam dialog kebangsaan di Masjid Islamic Center, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Minggu (4/6) kemarin malam.

"Cara berdemokrasi di Indonesia adalah dengan sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak seperti saat ini. Harusnya menggunakan musyawarah dan mufakat, bukan voting," kata Gatot di depan puluhan ribu jemaah Muhammadiyah.

Gatot menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Tetapi, kata Gatot, pada pelaksanaannya demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata Pancasila.

"Saya siap ditembaki karena mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tak sesuai dengan Pancasila. Enggak apa-apa ditembaki emang kenyataannya seperti itu kok," papar Gatot. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP
Ketika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP

Ketika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP

Baca Selengkapnya
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai

TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba

Baca Selengkapnya
Megawati Sedih Lihat TNI-Polri Dibawa Lagi ke Politik Praktis
Megawati Sedih Lihat TNI-Polri Dibawa Lagi ke Politik Praktis

Megawati Sedih Lihat TNI-Polri Dibawa Lagi ke Politik Praktis

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi Soal Penyataan Megawati Sebut Penguasa Seperti Orde Baru
Reaksi Jokowi Soal Penyataan Megawati Sebut Penguasa Seperti Orde Baru

Jokowi buka suara soal Ketum PDIP Megawati sebut penguasa saat ini seperti orde baru

Baca Selengkapnya
Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di Lenteng Agung, Megawati Singgung Penguasa Belenggu Kedaulatan Rakyat
Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di Lenteng Agung, Megawati Singgung Penguasa Belenggu Kedaulatan Rakyat

Megawati menyoroti konstitusi yang ikut dibelokkan penguasa demi kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya
Ini Pernyataan Lengkap Megawati Soal Rekayasa Konstitusi dan Gelapnya Demokrasi
Ini Pernyataan Lengkap Megawati Soal Rekayasa Konstitusi dan Gelapnya Demokrasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keresahannya terkait potensi kecurangan Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Cerita Megawati Bolak Balik Dorong MPR Jadi Lembaga Tertinggi untuk Berembuk Masalah Bangsa tapi Ditolak Parpol
Cerita Megawati Bolak Balik Dorong MPR Jadi Lembaga Tertinggi untuk Berembuk Masalah Bangsa tapi Ditolak Parpol

Megawati melihat arah bangsa saat ini sudah tidak jelas.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi

PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi

Puan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.

Baca Selengkapnya
Megawati Bicara Orde Baru Reborn, Gerindra Ungkit Pakta Integritas Pj Bupati Sorong
Megawati Bicara Orde Baru Reborn, Gerindra Ungkit Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

Megawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa bertindak seperti rezim orde baru.

Baca Selengkapnya
Istri Gus Dur Temui JK, Hasto: Kalau Demokrasi Normal Tidak Mungkin Turun Gunung
Istri Gus Dur Temui JK, Hasto: Kalau Demokrasi Normal Tidak Mungkin Turun Gunung

Menurut Hasto, pertemuan antara tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan situasi demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja.

Baca Selengkapnya
VIDEO: JK Gerah Lihat MK-KPK Bermasalah: Kalau Tiangnya Rusak, Demokrasi akan Jatuh!
VIDEO: JK Gerah Lihat MK-KPK Bermasalah: Kalau Tiangnya Rusak, Demokrasi akan Jatuh!

Menurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.

Baca Selengkapnya