Follow
Setuju Pemekaran Papua, Menko Polhukam Tak Ingin Daerah Lain Cemburu
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyadari keinginan pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran daerah di Papua akan bertabrakan dengan moratorium soal pemekaran saat ini. Mahfud mengaku akan mencari jalan keluarnya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Secara umum ada moratorium, tapi untuk Papua itu baik secara politis, secara ekonomis, administratif memang diperlukan pemekaran. Oleh karena itu, saya sudah bicara dengan Mendagri, pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan dan sebagainya. Kalau Papua itu kan memang nampaknya alternatifnya dimekarkan," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10).
Dia menuturkan, akan membicarakan soal antisipasi, agar tidak ada kecemburuan. "Nanti akan dibicarakan," tukasnya.
-
Kenapa Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam? Keputusan ini diambil sebagai komitem Mahfud setelah memutuskan maju bersama Ganjar Pranowo.
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Kenapa Prabowo perlu Menkeu? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
Menurut Mahfud, proses pemekaran itu diserahkan kepada Mendagri. Menko Polhukam tidak bisa mengintervensi.
"Ya kan, itu penjurunya Mendagri. Mendagri melakukan itu tentu kita enggak boleh intervensi. Kita kan hanya mengoordinasikan," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya
Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.
Baca Selengkapnya
Agustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca Selengkapnya
MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca Selengkapnya
Puan meyakini Mahfud akan mundur di waktu yang tepat.
Baca Selengkapnya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurut Kaesang, mundur atau tidak dari Menteri Pertahanan merupakan keputusan Prabowo.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran tidak menyarankan Menhan Prabowo Subianto mundur.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud menyatakan telah memiliki strategi menyelesaikan masalah KKB dan konflik di Papua.
Baca Selengkapnya