Setuju usul Jokowi, Fahri sarankan film G30S/PKI dibuat versi baru
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah setuju dengan usul Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membuat film Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Dia beranggapan mungkin juga perlu dibuat film G30S/PKI versi pemerintahan Jokowi.
"Bikinlah (versi baru film G30S/PKI). Tapi enggak usah larang-larang. Enggak masalah ada versi baru. Ini kan versi pemerintahan Soeharto mungkin perlu versi pemerintahan Jokowi suruh aja diknas, apa gitu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (19/9).
Namun, menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini jika film itu dibuat akan menimbulkan perdebatan mengenai sejarah tersebut di kalangan masyarakat. Oleh karena itu kata Fahri, Presiden-lah yang memiliki tugas untuk meluruskan sejarah tersebut.
-
Apa pernyataan kontroversial Kartika Putri? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Kartika Putri menjadi viral karena mengusulkan ide adanya adu mengaji antara calon presiden (capres).
-
Siapa yang mengkritik pernyataan Kartika Putri? Pernyataan kontroversialnya tentang mengaji menyebabkan dia menjadi sasaran cibiran netizen.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang memimpin gerakan G30S/PKI? Brigjen Soepardjo menjadi salah satu tokoh kunci dalam gerakan tersebut bersama DN Aidit, Sjam Kamaruzaman, dan Letnan Kolonel Untung Sjamsuri.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Itu akan menjadi perdebatan sejarah mana yang benar. Seperti kata-kata saya kemarin, Presiden Republik Indonesia harus hadir untuk menghilangkan beban masa lalu kita, bersejarah yang secara terus-menerus menjadi bahan kita untuk mengembangkan kesalahpahaman di antara kita soal negara Islam, negara komunis," ujarnya.
Fahri tidak takut jika nantinya ada perbedaan film yang lama dengan film baru dan akan menimbulkan perdebatan. Karena akan baik jika nantinya perdebatan khususnya yang terjadi di kalangan sejarahwan bisa meluruskan sejarah tentang G30S/PKI itu.
"Bagus biar pada dialog mana yang benar," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tanggapan soal ajakan nonton bareng (nobar) pemutaran film Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30/S/PKI) yang dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Presiden menekankan, bahwa nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting.
Tapi untuk anak-anak milenial yang sekarang, menurut Presiden, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka, biar mengerti mereka bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.
"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial," kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9) siang.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Jokowi telah membuat drama di atas drama.
Baca Selengkapnyacky merasa tetap banyak yang mendukung, memuji, dan bahkan menganggapnya telah memulai suatu tradisi memperlihatkan diskursus publik tak boleh dihalangi dendam.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai banyak drama di tahun politik.
Baca SelengkapnyaSoekarno tak pernah diberi kesempatan membersihkan namanya.
Baca SelengkapnyaCalon Pesiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap berubah pernyataan dan sikapnya.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaPDIP tak terima Rocky Gerung mengkritik Jokowi dengan kata kasar.
Baca SelengkapnyaDebat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.
Baca SelengkapnyaUcapan Rocky Gerung menurut dia, presiden ditempatkan bukan sebagai kepala negara dan pemerintahan yang dikritik berdasarkan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku menghormati pilihan politik Jokowi di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPrabowo menyayangkan Rocky Gerung yang seorang akademisi berkata kasar tersebut.
Baca SelengkapnyaAda dua kubu yang dinilai saling bertentangan di internal PDIP.
Baca Selengkapnya