Setya Novanto dipastikan absen saat KPK kunjungi Golkar senin depan
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengunjungi seluruh partai politik. Pada Senin (18/9/) depan, giliran partai Golkar yang akan dikunjungi oleh KPK. Namun, dipastikan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto absen dalam pertemuan dengan KPK yang membahas upaya mewujudkan partai politik yang berintegritas tersebut.
"Katanya pak Idrus (Marham) yang terima, pak sekjen," ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan usai bertemu dengan petinggi DPP PPP, Jumat (15/9).
Pahala memastikan pimpinan KPK juga tak hadir dalam pertemuan dengan petinggi Golkar nantinya. Sebab, pimpinan KPK akan hadir apabila pertemuan dapat dihadiri langsung oleh ketua umum. Dia mencontohkan, pimpinan KPK Basaria Pandjaitan hadir saat mengunjungi Partai Demokrat. Ini dikarenakan saat bertemu Partai Demokrat, Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono ada dalam pertemuan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang diusung Idrus Marham untuk Golkar? Idrus Marham yang juga mantan narapidana kasus korupsi tersebut menginginkan Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Golkar.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
KPK memastikan tak hanya mendatangi sepuluh partai politik yang ada di DPR. Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan pula didatangi oleh lembaga antirasuah. Dalam kunjungannya ke tiap partai politik, KPK berharap seluruh partai politik dapat membenahi empat hal, di antaranya; membenahi pembangunan etik, transparansi keuangan, rekrutmen calon kader dan proses kaderisasi.
"KPK tawarkan kerja sama untuk penguatan partai. Bagaimana caranya parpol bisa jadi lebih sehat dan berintegritas," katanya.
Seperti diketahui, Setya Novanto menyandang status tersangka dalam dugaan keterlibatan di kasus korupsi e-KTP. Setnov, sapaan akrabnya, juga mangkir saat dipanggil. Bahkan, melalui DPR, Setnov mengirim surat ke KPK meminta penundaan pemeriksaan sampai proses praperadilan yang dia ajukan selesai. Dia juga tengah sakit dan dirawat di RS Siloam, Jakarta Pusat. (mdk/rzk)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Johanis Tanak mangkir pemeriksaan Dewas KPK lantaran mengajukan cuti.
Baca SelengkapnyaCak Imin meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan menjadi Kamis, 7 September 2023.
Baca SelengkapnyaSaat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca Selengkapnya"Jangankan Cak Imin, Ibu Puan juga enggak ada kemarin," kata Anggota DPR Fraksi PKB Luluk
Baca SelengkapnyaKoalisi Indonesia Maju (KIM) yang diwakili oleh para sekjen partai menggelar rapat hari ini di DPP Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaSidang etik Nurul Ghufron dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/9).
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang ke rapat kerja nasional (PDIP) pada pekan ini.
Baca SelengkapnyaBaginya proses laporan itu perlu dimaknai sebagai hal yang lumrah saja.
Baca SelengkapnyaCak Imin akan menjadi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaSigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaNamun, Hasto memastikan akan hadir memenuhi panggilan dari lembaga antirasuah tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dua pemanggilan itu tak sebanding dengan intimidasi yang pernah dialami Soekarno dan Mega.
Baca Selengkapnya