Setya Novanto yakin tidak ada unsur politis di balik grasi Antasari

Merdeka.com - Partai Demokrat menduga tudingan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar soal keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus pembunuhan Bos Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkanaen, bermuatan politis. Demokrat menilai tudingan itu merupakan timbal balik atas grasi dari Presiden Joko Widodo.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, mengatakan Jokowi telah mengevaluasi pemberian grasi tersebut. Setnov meyakini tidak ada unsur politik di balik pemberian grasi Antasari oleh Presiden Jokowi.

"Saya rasa apa yang diberikan Presiden Jokowi sudah melalui evaluasi dan tidak ada muatan politis. Dan saya yakin Presiden selalu melakukan hal-hal melalui evaluasi secara detail. Jadi tidak ada politik-politik," kata Setnov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Terkait usulan NasDem soal tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap kasus yang dihadapi, Setnov memilih menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung.

"Itu kita serahkan kepada Kejagung. Semuanya kita percayakan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Partai Demokrat geram dengan tudingan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang menyebut ada peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembunuhan bos Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman menduga tudingan Antasari itu merupakan balasan dari pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo.

"Lalu dia dikasih grasi, jangan sampai diberi grasi dengan imbalan Antasari harus menebar fitnah keji tentang SBY," kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Benny melihat, Antasari hanya alat dari kekuasan untuk menebar fitnah dan menjelek-jelekan SBY. Sebab, grasi dari Jokowi itu membuat Antasari bisa menghirup udara bebas setelah menjalani masa tahanan selama 8 tahun.

Partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah pun merespon tudingan Demokrat. Partai NasDem mengusulkan agar dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap kasus yang dihadapi mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Antasari mengaku kasusnya dikriminalisasi oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Persoalan yang dihadapi Pak Antasari apakah fakta atau konspirasi, perlu dibuktikan melalui jalur hukum atau TPF, agar tidak menjadi warisan sejarah hitam," kata Johny G Plate pada diskusi 'Dialektika: Polemik Antasari-SBY' di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Johny G Plate, jika dibentuk TPF maka dapat diungkap fakta-fakta sebenarnya sehingga menjadi lebih jelas. Johny menilai, jika Antasari merasa tidak melakukan tindakan yang membuatnya di penjara dan sekarang melaporkan ke Bareskrim Polri, sebaiknya Polri menindaklanjutinya agar tidak menjadi fitnah.

"Polri belum menyampaikan apa dakwaannya dan publik belum tahu. Mari kita tunggu kerja Polri agar tidak menjadi fitnah," katanya.