Siapa Paling Bertanggung Jawab atas Kasus Meninggalnya Ibu Yul

Merdeka.com - Kisah tragis dialami seorang warga Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Banten, bernama Yuli. Ibu rumah tangga yang sempat ramai diberitakan tidak makan dua hari dan hanya minum air galon karena imbas dari sulitnya perekonomian di tengah pandemi Corona dikabarkan meninggal dunia, Senin (20/4).

Sebelum meninggal dunia, Yuli kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan selama dua hari, Yuli dan keempat anaknya tidak bisa makan. Untuk menahan rasa laparnya, ia bersama keluarganya hanya minum air galon isi ulang.

Penyebab kematian Yuli hingga kini masih diselidiki aparat desa setempat. Sebab, Yuli dikabarkan meninggal akibat serangan jantung. Namun, kematiannya disoroti pelbagai pihak termasuk anggota DPR khusus Dapil tempat Yuli tinggal. Mereka meminta kasus Yuli tak terulang serta bantuan sosial diberikan masyarakat tersalurkan kepada masyarakat membutuhkan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp405 triliun untuk menangani Covid-19. Dari jumlah tersebut, Rp110 triliun diperuntukkan untuk program bantuan sosial. Meninggalnya Bu Yul, kata dia, bisa menjadi indikasi bahwa program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah malah tidak berjalan dengan optimal hingga masyarakat.

"Sekarang pertanyaannya kenapa realitanya masih terjadi seperti itu. Rupa-rupanya kalau saya menduga-duga kebijakan ini tidak berjalan di tataran bawah. Kepala daerah sampai, camat, lurah sampai RT RW. Ini mengindikasikan memang elitis ini selalu hanya menjadi bancakan menjadi tempat orang-orang yang punya akses untuk menikmati sesuatu yang lebih besar sehingga mereka yang termarjinalkan seperti orang yang terlupakan," kata dia, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (21/4).

Komunikasi dan koordinasi pemerintah di semua level pun mendapatkan sorotan Trubus. Dia bahkan secara tegas mengatakan Bu Yul bisa disebut sebagai korban dari buruknya komunikasi dan koordinasi pemerintah dalam menjalankan program-program bantuan sosial yang telah dicanangkan sebelumnya.

"Iya dong. Bisa itu," singkat dia.

Dalam pandangan dia, ada tiga persoalan yang muncul di Indonesia sejak awal merebaknya Covid-19. Selain masalah sosialisasi dan edukasi, komunikasi pemerintah masih menjadi persoalan. "Komunikasi pusat dan daerah, komunikasi pemerintah daerah sendiri dengan anak buahnya sendiri di lingkungan birokrasinya juga tidak berjalan optimal," tegas dia.

"Ini menjadi pelajaran jangan sampai terulang kembali. Ini tentu kesalahan ada di pemerintah daerah karena pemerintah daerah dalam hal ini lalai atau ceroboh. satu sisi RT RW memberikan bantuan kan satu sisi bantuan lewat. Ini persoalan kebijakan jaring pengaman sosial yang tidak terimplementasi dengan baik karena pengawasannya juga tidak ada," imbuh dia.

Selain komunikasi, dia pun menyoroti data penerima bantuan sosial yang dimiliki pemerintah. Patut diakui, lanjut Trubus, bahwa data yang dipegang pemerintah yang tidak sinkron dengan fakta riil. Akibatnya, program bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat tidak tepat sasaran.

"Data kita itu, repotnya RT RW sudah mendata, diajukan ke Kelurahan, ke Kecamatan, ke Dinas Sosial. Di Dinas Sosial, berubah data itu. Nggak sama. Dinas sosial alasan meng-input apa. Dana sosial itu kan di DTKS. Padahal data itu sudah lama. Tidak pernah diperbaharui, kemudian banyak juga yang tidak tercatat namanya di situ. Bahkan ada yang orangnya sudah meninggal. Kemudian ketika RT RW mengajukan ini banyak sekali terkendala di situ. Bantuan yang turun, itu sesuai yang ditulis oleh Dinas Sosial. Tapi yang di RT/RW nggak cocok," tandasnya.

Penyaluran Bansos Harus Pakai Data Langsung Warga

Sementara itu, Aktivis dari HICON Law & Policy Strategies menilai pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah seharusnya memakai data langsung dari masyarakat. "Permasalahan bansos ini bisa tidak tepat sasaran karena data yang digunakan dari pusat maupun kementerian, tidak langsung dari bawah (desa,RT/RW) yang nantinya diberikan ke darah hingga ke pusat," jelas Hifdzil Alim saat dihubungi merdeka.com, Selasa (21/4).

Hifdzil menggambarkan kondisi masyarakat hampir seluruhnya mengalami kesulitan. Maka, penting sekali pendataan yang tepat dan akurat, agar bansos tersalurkan hingga ke masyarakat. "Semisal gunakan door to door dalam pendataan dan juga penyaluran. Jadi jelas semuanya dapat terdata dan dapat disalurkan kepada semua masyarakat yang rentan dan miskin," jelasnya.

Sementara itu, Hafdzil menuturkan terkait bansos seharusnya pemerintah pusat cukup menyalurkan kepada daerah yang selanjutnya diteruskan ke masyarakat. "Daerah lebih tahu kondisi masyarakatnya, jadi dana bantuan untuk itu (bansos) bisa disalurkan ke daerah saja. Jadi tidak usah pusat salurkan bantuan langsung, karena bisa tidak tepat sasaran," jelas ia.

"Dan juga soal pemotongan anggaran kementerian diserahkan ke Kementerian Keuangan. Dari situ bisa disalurkan kepada daerah untuk membantu pencegahan corona bagi masing-masing daerah," sambung Hafdzil.