Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sidak Hari Pertama Kerja, Wali Kota Makassar Temukan ASN Bolos 6 Bulan

Sidak Hari Pertama Kerja, Wali Kota Makassar Temukan ASN Bolos 6 Bulan Walikota makassar Ramdhan Pomanto. ©2022 Merdeka.com/ihwan fajar

Merdeka.com - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memeriksa kehadiran seluruh pegawai lingkup pemerintah kota (Pemkot) pasca libur cuti bersama lebaran Idulfitri 1443 H.

Saat mengecek kehadiran pegawai, Danny Pomanto menemukan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Makassar yang sudah tidak pernah berkantor selama 6 bulan.

Danny mengaku sudah menerima laporan terkait adanya seorang ASN di Bakesbangpol Makassar bernama Koslan yang sudah tidak pernah berkantor selama 6 bulan.

Dia mengaku tindakan ASN tersebut sudah masuk kategori indisipliner dan menyerahkan kepada BKD dan Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

"Itu sudah masuk indisipliner dan kita tindaki melalui BKD (BKPSDM) dan Inspektorat (untuk sanksi)," ujarnya usai melakukan sidak di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (9/5).

Berdasarkan hasil sidak di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, tingkat kehadiran pegawai pada hari pertama kerja pasca libur lebaran Idulfitri 1443 H mencapai 96 persen.

Dia mengaku ada pegawai usai apel pagi, banyak yang tidak berada di meja kerjanya. "Kehadiran bukan saja di lapangan, tapi harus di mejanya. Ini korektif," tegasnya.

Sementara terkait adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo untuk penerapan Work From Home (WFH), Danny mengaku baru mengetahuinya tadi pagi. Namun pihaknya tetap akan menjalankan surat dari Menpan-RB tersebut.

"Jadi hari pertama kerja pada 9 Mei ini kita lakukan halal bihalal. Kemudian turun juga perintah untuk WFH. Jadi kita selesaikan dulu apel pagi, kita konsolidasi, diatur bagaimana WFH secara maksimal," kata dia.

Dia menegaskan, setiap OPD lingkup Pemkot Makassar harus membuat sistem WFH 50 persen bagi pegawainya. Hal tersebut, agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu. "Saya sampaikan tadi WFH bukan berarti tidak bekerja, bekerja tapi di rumah," kata dia.

Sementara Kepala BKPSDM Makassar, Andi Siswanta Attas menambahkan, sistem WFH 50 persen akan berlaku mulai 9 sampai 31 Mei 2022. Penerapan WFH 50 persen tersebut berdasarkan perintah Kemenpan-RB.

"Suratnya baru saya terima kemarin malam. Jadi mulai hari ini tanggal 9 sampai 31 Mei akan dilakukan WFH," ucapnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Banyak PNS Bolos Termasuk Pimpinan, Akmal Malik: Saya Bukan Mau Mempermalukan
Banyak PNS Bolos Termasuk Pimpinan, Akmal Malik: Saya Bukan Mau Mempermalukan

Akmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.

Baca Selengkapnya
Gelar Sidak, Pj Gubernur Kaltim Kecewa Banyak ASN Tidak Masuk Kerja
Gelar Sidak, Pj Gubernur Kaltim Kecewa Banyak ASN Tidak Masuk Kerja

Kekecewaan Akmal makin membesar kala melihat rekapitulasi sistem absensi di kantor tersebut.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.

Baca Selengkapnya
FOTO: Blak-Blakan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Paparkan Penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
FOTO: Blak-Blakan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Paparkan Penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bersama Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan keterangan kasus dugaan korupsi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Baca Selengkapnya
Dipecat, Pj Bupati Buton Laporkan Gubernur Sultra Kader NasDem ke Kemendagri
Dipecat, Pj Bupati Buton Laporkan Gubernur Sultra Kader NasDem ke Kemendagri

Basiran mengadukan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, yang memberhentikan dirinya dari Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemda Sultra

Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
Kapolres Kupang Dicopot Terkait Kasus Dugaan Penyelewengan Jabatan
Kapolres Kupang Dicopot Terkait Kasus Dugaan Penyelewengan Jabatan

Pencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor ST/2865/XII/KEP/2023, ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Terungkap Sosok Pria Dekati Jokowi Terobos Pengamanan Paspampres di Konawe
VIDEO: Terungkap Sosok Pria Dekati Jokowi Terobos Pengamanan Paspampres di Konawe

Setelah ditelusuri, ternyata pria yang menerobos dan menghampiri Jokowi itu bernama Mahyudin.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Bakal Panggil ASN Diduga Ikut Politik Praktis
Bawaslu Bakal Panggil ASN Diduga Ikut Politik Praktis

Sampai saat ini belum ada laporan masyarakat terkait kasus itu, sehingga bawaslu punya kewenangan untuk memanggil berdasarkan pemberitaan di media.

Baca Selengkapnya
Bukan KASN, Laporan Pelanggaran ASN Selama Pilkada 2024 Ditangani BKN
Bukan KASN, Laporan Pelanggaran ASN Selama Pilkada 2024 Ditangani BKN

KASN sudah tidak aktif bertugas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ASN per 24 Agustus 2024 sesuai dengan Surat Edaran MenPAN-RB.

Baca Selengkapnya
Palsukan SK Masa Kerja, 7 Pegawai Puskesmas di Empat Lawang Gagal Tes PPPK
Palsukan SK Masa Kerja, 7 Pegawai Puskesmas di Empat Lawang Gagal Tes PPPK

ketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Resmi Berompi Orange, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Tertunduk Lesu Ditahan KPK
FOTO: Resmi Berompi Orange, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Tertunduk Lesu Ditahan KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD Sidoarjo.

Baca Selengkapnya