Sidak Hari Pertama Kerja, Wali Kota Makassar Temukan ASN Bolos 6 Bulan
Merdeka.com - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memeriksa kehadiran seluruh pegawai lingkup pemerintah kota (Pemkot) pasca libur cuti bersama lebaran Idulfitri 1443 H.
Saat mengecek kehadiran pegawai, Danny Pomanto menemukan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Makassar yang sudah tidak pernah berkantor selama 6 bulan.
Danny mengaku sudah menerima laporan terkait adanya seorang ASN di Bakesbangpol Makassar bernama Koslan yang sudah tidak pernah berkantor selama 6 bulan.
-
Bagaimana Dokter Kasil bisa jadi ASN? Lulus kuliah Kedokteran, Kasil sempat bekerja sebagai tenaga kontrak hingga akhirnya lolos seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Kapan ASN DKI WFH? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Siapa saja yang termasuk ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Bagaimana Danu Arman kembali jadi PNS? Mahkamah Agung (MA) mengaktifkan kembali hakim Danu Arman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
Dia mengaku tindakan ASN tersebut sudah masuk kategori indisipliner dan menyerahkan kepada BKD dan Inspektorat untuk ditindaklanjuti.
"Itu sudah masuk indisipliner dan kita tindaki melalui BKD (BKPSDM) dan Inspektorat (untuk sanksi)," ujarnya usai melakukan sidak di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (9/5).
Berdasarkan hasil sidak di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, tingkat kehadiran pegawai pada hari pertama kerja pasca libur lebaran Idulfitri 1443 H mencapai 96 persen.
Dia mengaku ada pegawai usai apel pagi, banyak yang tidak berada di meja kerjanya. "Kehadiran bukan saja di lapangan, tapi harus di mejanya. Ini korektif," tegasnya.
Sementara terkait adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo untuk penerapan Work From Home (WFH), Danny mengaku baru mengetahuinya tadi pagi. Namun pihaknya tetap akan menjalankan surat dari Menpan-RB tersebut.
"Jadi hari pertama kerja pada 9 Mei ini kita lakukan halal bihalal. Kemudian turun juga perintah untuk WFH. Jadi kita selesaikan dulu apel pagi, kita konsolidasi, diatur bagaimana WFH secara maksimal," kata dia.
Dia menegaskan, setiap OPD lingkup Pemkot Makassar harus membuat sistem WFH 50 persen bagi pegawainya. Hal tersebut, agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu. "Saya sampaikan tadi WFH bukan berarti tidak bekerja, bekerja tapi di rumah," kata dia.
Sementara Kepala BKPSDM Makassar, Andi Siswanta Attas menambahkan, sistem WFH 50 persen akan berlaku mulai 9 sampai 31 Mei 2022. Penerapan WFH 50 persen tersebut berdasarkan perintah Kemenpan-RB.
"Suratnya baru saya terima kemarin malam. Jadi mulai hari ini tanggal 9 sampai 31 Mei akan dilakukan WFH," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.
Baca SelengkapnyaKekecewaan Akmal makin membesar kala melihat rekapitulasi sistem absensi di kantor tersebut.
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaBersama Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan keterangan kasus dugaan korupsi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Baca SelengkapnyaBasiran mengadukan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, yang memberhentikan dirinya dari Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemda Sultra
Baca SelengkapnyaAhmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaPencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor ST/2865/XII/KEP/2023, ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.
Baca SelengkapnyaSetelah ditelusuri, ternyata pria yang menerobos dan menghampiri Jokowi itu bernama Mahyudin.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini belum ada laporan masyarakat terkait kasus itu, sehingga bawaslu punya kewenangan untuk memanggil berdasarkan pemberitaan di media.
Baca SelengkapnyaKASN sudah tidak aktif bertugas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ASN per 24 Agustus 2024 sesuai dengan Surat Edaran MenPAN-RB.
Baca Selengkapnyaketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD Sidoarjo.
Baca Selengkapnya