Sidang Gugatan UU Narkotika, Hakim MK Minta Pemohon Buktikan Ganja Bisa Buat Obat

Merdeka.com - Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan di antaranya oleh tiga orang ibu yang anaknya menderita cerebral palsy atau lumpuh otak.

Langkah mereka menggugat pasal tersebut dengan harapan anak mereka dapat menerima penanganan medis maksimal lewat penggunaan ganja yang masuk dalam narkotika golongan I.

Kuasa Hukum penggugat, Erasmus menyampaikan, ada enam pemohon dalam uji materi pasal narkotika tersebut. Mereka adalah tiga orang ibu sebagai pemohon I, II, dan III, kemudian Rumah Cemara, ICJR, juga LBH Masyarakat.

Gugatan tersebut berangkat dari upaya pengobatan seorang ibu terhadap anaknya yang menderita lumpuh otak. Setelah berbagai usaha, akhirnya si anak dibawa ke Australia dan menjalani terapi ganja.

"Ada perkembangan kesehatan yang signifikan dari anak pemohon I karena terapi ganja di Australia," tutur Erasmus dalam sidang virtual, Rabu (16/12/2020).

Hanya saja, lanjut Erasmus, penggunaan ganja tidak diperbolehkan di Indonesia. Sementara pengobatan harus terus dilakukan dan hasil positifnya sampai ke telinga dua ibu yang anaknya juga mengalami penyakit gangguan otak, juga epilepsi.

"Pemohon dua tidak bisa membawa anaknya ke Australia karena keterbatasan biaya," jelasnya.

Sama halnya dengan pemohon tiga, obat-obatan dari BPJS juga kini tidak bisa diberikan karena terbatasi usia si anak. Ketiga ibu itu hanya bisa bergantung pada pengobatan terapi ganja yang diklaim telah meningkatkan kesehatan salah satu anak penderita lumpuh otak.

"Alasan permohonan uji materi kita ada tiga," ujar Erasmus.

Tanggapan Hakim MK

Menanggapi uji materi pasal tersebut, Ketua Majelis Hakim Suhartoyo, memberikan masukan kepada kuasa hukum dan pemohon dalam sidang yang digelar secara virtual itu.

"Pemohon I, II, III, kalau mendalilkan bukti, apa yang bisa memberikan keyakinan terhadap mahkamah bahwa ada relevansinya antara narkotika Golongan I dengan dampak pengobatan anak-anak. Itu juga yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan eksperimen atau empirik. Badan apa yang bisa menyakinkan mahkamah bahwa ini berkorelasi narkotika Golongan I ini dengan ini," tutur Suhartoyo dalam sidang, Rabu (16/12).

Dalam berkas gugatan, lanjutnya, pemohon hanya menguraikan pengalaman pasien setelah menerima pengobatan menggunakan ganja dan dinilai sangat membantu progres kesehatan. Hakim Suhartoyo berharap ada argumentasi yang lebih dalam sehingga pihaknya bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan tersebut.

"Tetapi tarikan daripada norma itu kan pesannya kan jangan sampai ada ketergantungan. Nah, kekhawatiran norma yang tidak boleh ada ketergantungan itu yang merupakan satu kesatuan dengan norma yang khusus untuk ilmu pengetahuan, tidak boleh untuk terapi tapi yang kemudian satu kesatuan berdampak pada adanya ketergantungan," jelas dia.

Suhartoyo menyebut, hakim atau pun pemohon tidak memiliki kapasitas menentukan apakah penggunaan narkotika Golongan I dapat menanggalkan ketergantungan atau pun bisa murni pengobatan. Seyogyanya ada lembaga khusus yang berwenang atas hasil tersebut.

"Nah itu tolong diyakinkan mahkamah melalui bukti atau uraian penjelasan yang bisa meyakinkan kami, bahwa ini bukan pendapat subjektifikasi atau empirik para pemohon yang telah mencoba itu, sehingga berdampak bagus bagi anak-anaknya. Coba dipertimbangkan kembali bagaimana merepresentasikan itu dan meyakinkan mahkamah, bahwa ini bukan pendapat tapi betul-betul ada korelasi antara penggunaan narkotika Golongan I dengan penyakit ini. Ini untuk menegaskan legal standingnya. Tolong dielaborasi kembali," jelas Suhartoyo.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com