Sidang kasus pembantaian 65 di Belanda dipertanyakan tujuannya

Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang menyatakan Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) bagi korban pembantaian massal 1965 yang digelar pada 10 November di Kota Den Haag, Belanda tak penting. Menurutnya lebih baik pengadilan HAM itu diselenggarakan di dalam negeri.

"Ngaco lah itu, kita kan punya pengadilan HAM sendiri juga. Kenapa tidak di sini saja," kata Junimart di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini mencurigai ada kepentingan politis di balik pengadilan internasional itu. Maka dari itu dia sinis pengadilan itu diadakan di negara yang pernah menjajah Indonesia.

"Lalu kepentingannya apa Den Haag melakukan persidangan rakyat internasional itu. Kita yang menjadi korban kok, tidak tetap itu. Banyak yang meninggal di sini," ungkapnya.

Junimart juga menjelaskan, saat era penjajahan, justru pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan banyak korban dari warga negeri ini. Dia justru inginkan warga Indonesia meminta pertanggungjawaban Belanda.

"Begini, yang jadi korban kita, para jenderal yang mati kita yang rugi kok kita yang maaf. Para jenderal berapa yang mati dibunuh. Kita yang rugi kok kita minta maaf. Mestinya bangsa ini yang meminta pengadilan internasional," ujarnya.