Follow
Sidang ke-10 e-KTP, jaksa hadirkan panitia pengadaan barang & jasa
Merdeka.com - Sidang ke-sepuluh kasus korupsi proyek e-KTP kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Pada sidang hari ini, Jaksa penuntut umum KPK akan menghadirkan sedikitnya enam orang saksi.
Keenamnya disinyalir terkait proses pengadaan barang dan jasa di proyek e-KTP.
"Iya hari ini Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang masih berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa perihal ktp elektronik," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Senin (17/4).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana sistem pungli di Rutan KPK berjalan? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Bagaimana cara para pelaku pungli? Untuk satu jari, sopir harus memberikan uang sebesar seribu. Lalu dua jari, sopir harus menyerahkan uang sebesar Rp2 ribu dan seterusnya.'Minta seribu tinggal bikin satu jari. Dua ribu, dua jari. Lima ribu, tinggal bikin lima jari,' katanya lagi.
-
Bagaimana KPK menyita barang Hasto? Penyitaan itu dilakukan oleh salah seorang penyidik bernama Rossa Purbo Bekti. Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
Dari keenam saksi tersebut merupakan panitia pengadaan barang untuk proyek e-KTP. Mereka adalah, Husni Fahmi, Mahmud, Djoko Kartiko Krisno, dan Henry Manik.
Sedangkan dua orang saksi yakni Setya Budi Arijanto dan Toto Prasetyo merupakan tim teknis.
Sebelumnya, sidang kesembilan kasus korupsi e-KTP kembali menguak fakta perihal pengadaan barang terhadap proyek tersebut. Terungkap bahwa antara kontrak dengan metode pembayaran pengadaan barang dilakukan secara berbeda.
Jaksa penuntut umum KPK, Abdul Basir memancing kesaksian Pringgo mengenai metode pembayaran oleh tim teknis atas pengadaan barang. Awalnya, Pringgo mengaku pihaknya menggunakan harga gabungan sebelum akhirnya diralat menjadi harga lump sum.
"Proyek e-KTP gunakan harga lamsam atau satuan?" Tanya jaksa Abdul Basir kepada Pringgo, Kamis (13/4).
"Gabungan," jawab Pringgo.
"Dasarnya darimana gunakan harga gabungan?" Cecar jaksa.
"Lump sum yo pak, kayak nya," ujarnya meralat jawaban sebelumnya.
Namun, fakta terkuak saat jaksa membacakan dokumen aanwijzing antara pihak panitia pengadaan dan tim teknis saat melakukan pertemuan di kediaman Andi Agustinus alias Andi Narogong di Kemang Pratama, Bekasi. Disebutkan bahwa pembayaran yang tertuang salam kontrak ternyata menggunakan harga satuan, namun pada pelaksanaannya menggunakan harga lump sum.
"Kenapa pakai harga lump sum?" Tanya jaksa lagi meminta penegasan.
"Karena harganya sudah pasti," jawab dia.
"Kok kontraknya pakai harga satuan? Ini aanwijzing nya satuan kok ininya (realisasi pembayaran) lump sum?" Tanya jaksa meminta klarifikasi.
Pringgo pun lantas menjawab tidak mengetahui adanya perbedaan antara penyusunan dokumen yang tertuang dalam kontrak ataupun relisasi pembayaran proyek e-KTP.
"Siapa yang susun HPS?" Tanya jaksa.
"Saya tidak tahu," pungkasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Albertina memastikan sidang tersebut akan dihadiri oleh para pegawai KPK yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi yang disampaikan pada sidang perkara suap dan gratifikasi di Kementan itu.
Baca Selengkapnya
Korupsi yang paling sering ditemukan dari contoh kasus tersebut penerimaan fee yang sudah menjadi hal lazim.
Baca Selengkapnya
Indra diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR.
Baca Selengkapnya
KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas empat orang tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca Selengkapnya
Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan tersebut dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu.
Baca Selengkapnya
Adapun, alat bukti yang disita di antaranya sejumlah uang tunai.
Baca Selengkapnya
Kasus pungli rutan KPK dibagi menjadi beberapa klaster
Baca Selengkapnya
Keterangan saksi itu berlangsung dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Kasus berawal dari operasi tangkat tangan pejabat DJKA tahun lalu
Baca Selengkapnya