Sidang komisi Amdal soal semen Rembang diwarnai demo ratusan warga

Merdeka.com - Ratusan warga Tegaldowo, Kabupaten Rembang, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kawasan Srondol, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/2). Ratusan warga ring satu di sekitar semen Rembang yang tergabung dalam Laskar Brotoseno itu menggelar aksi mendukung tetap berdirinya pabrik Semen Rembang di bawah naungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Aksi mereka gelar bersamaan dengan digelarnya sidang komisi Amdal oleh BLH Jateng pasca Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan pendirian pabrik semen Rembang. Pencabutan izin itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017, tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 6601/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Koordinator Aksi Laskar Brotoseno Waid dalam orasinya menegaskan ada sebanyak lima desa terdampak pendirian pabrik semen Rembang. Ke lima desa itu adalah Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, Desa Kadiwono, dan Desa Timbrangan. Dari lima desa itu, kata Sholeh, tiga desa 100 persen mendukung pabrik sen, yaitu Desa Kadiwono, Desa Kajar dan Desa Pasucen.

"Yang menolak lebih sedikit dari yang mendukung yaitu di Desa Tegaldowo, dan Timbrangan. Tidak banyak yang menolak," ungkap Waid dalam orasinya di Halaman Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jateng Kamis (2/2).

Waid mengatakan, jika kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat ring satu pabrik semen Rembang, jarang menjadi sorotan. Akibatnya, banyak fenomena kawin cerai, tingkat pendidikan yang rendah, hingga permasalahan air bersih yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat tidak kunjung teratasi.

"Persoalan ini mulai teratasi seiring terbangunnya pabrik semen. Akan tetapi pertentangan seiring pembangunan, tidak hanya berimbas kepada pabrik, tetapi juga masyarakat secara luas. Masyarakat yang mulai terbantu dengan hadirnya pabrik semen," terangnya.

Waid menyatakan pihak yang menolak hadirnya pabrik semen selalu mengutarakan bahwa masyarakat sudah sejahtera tanpa harus ada pembangunan tersebut. Realitanya masyarakat tidak seperti yang diutarakan oleh pihak penolak.

"Kesejahteraan mulai timbul sejak adanya roda perputaran ekonomi di pembangunan pabrik semen tersebut," ujarnya.

Aksi yang dilancarkan oleh pendukung menurut Waid merupakan salah satu upaya agar warga ring satu mendapatkan perubahan dari segi ekonomi.

"Tersedianya lapangan pekerjaan sudah dijawab oleh PT. Semen Indonesia. Ketakutan masyarakat oleh hilangnya sumber resapan air pun juga sudah luntur dengan adanya program dari PT. Semen Indonesia yang beberapa terealisasi. Fakta yang terjadi, masyarakat mendapatkan hasil positif atas adanya pembangunan pabrik semen ini," ungkapnya.

Waid meminta supaya melanjutkan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia, karena itu adalah masa depan Rembang. Kemudian, hentikan intervensi dari LSM yang tidak bertanggung jawab atas masa depan masyarakat Rembang.

"Majukan Rembang melalui pabrik semen PT. Semen Indonesia. "Lakukan peninjauan yang adil dan objektif terhadap pembangunan pabrik," pungkasnya.

Setelah satu jam warga pendukung pabrik semen Rembang melakukan aksi, belasa orang dari kelompok penolak pabrik semen dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mendatangi sidang komisi penilian amdal tersebut. Warga penolak juga menggelar aksi membawa hasil bumi dari Kawasan Pegunungan Kendeng seperti ; padi, ketela, buah-buahan, sayuran dan lesung bersama pemukul.

Dikoordinatori oleh Joko Prianto, masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mereka membentangkan bendera merah putih, spanduk dan poster. Jarak antara warga pendukung dan warga penolak pabrik hanya sekira 50 meter lebih. Selama aksi, mereka dikawal secara ketat oleh dua peleton petugas Unit Shabara Polrestabes Semarang dan satu peleton Brimob Polda Jateng yang dipimpin Kompol Wardi.

Sidang Komisi Penilai Amdal yang awalnya pada pagi hari dilakukan secara tertutup untuk umum kini sudah terbuka untuk umum. Hadir dalam sidang, di antaranya kelompok pemerhati lingkungan dan organisasi pemerhati semen Rembang, JMPPK, WALHI Jawa Tengah, LP2K Kabupaten Rembang, dan LSM Semut Abang.

Kemudian hadir pula Tim Teknis (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, SKPD Kabupaten Rembang, dan Pakar), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Camat Gunem, dan Camat Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.